Anggota DPRD Kab. Batanghari
Warga SAD Usul Pembentukan Desa Adat
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 19 April 2016 - 15:50:06 WIB
USUL DESA ADAT : Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari saat menerima kedatangan perwakilan warga SAD di ruang Banggar DPRD Kabupaten Batanghari, 19 April 2016

dprd.batangharikab.go.id - Warga Suku Anak Dalam (SAD) mengusulkan pembentukan desa adat di wilayah Kabupaten Batanghari seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Keinginan warga nomaden ini terungkap saat perwakilan SAD dari wilayah Kecamatan Marosebo Ulu mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Batanghari, Selasa (19/4).      

          Kedatangan perwakilan SAD tersebut diterima langsung H.M. Mahdan, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batanghari lainnya. Pembahasan, usulan dan kajian terkait mekanisme pembentukan desa adat tersebut menghadirkan dari tokoh Adat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batanghari, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dan instansi terkait lainnya di diruang Banggar DPRD Batanghari.

Keinginan hidup warga suku anak dalam bermasyarakat yang layak sebagaimana masyarakat lainnya, disampaikan oleh tokoh adat SAD Kejasung sebagai ahli waris ujung waris, yang duduk bersama Temanggung Jelitai berhara kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari segera menindaklanjuti usulan pembentukan desa adat bagi warga SAD agar tidak berpindah-pindah atau melangun. “Warga SAD ingin hidup layak dan tenang tanpa penggusuran dari perusahaan, dalam kesempatan ini dihadapan dewan terhormat, kami minta pembentukan desa adat, sebab untuk hidup suku anak dalam ini dimana ladang di situ rumahnya berada,” pinta Bustomi, perwakilan SAD.

          Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Batanghari H. Mahdan, mendukung dan memberikan apresiasi atas usulan warga SAD yang meminta pembentukan desa adat. “Pada prinsipnya kita sangat mendukung atas usulan ini, namun sebelum dijadikan desa adat, kita harus memenuhi mekanisme dan persyaratan pembentukan desa adat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Mahdan.

Menurut Mahdan, melalui Temanggung SAD, kita berharap pola hidup  sanak saudara kita yang SAD ini harus berubah pola tradisi yang melangun (berpindah) itu bisa menetap melalui adanya desa adat. Disamping itu, jika ada saudara yang sakit wajib dibantu dan diobati, bukan ditinggalkan. Sehingga pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan dan pemantauan tehadap warga SAD.

          Sementara itu M. Alpandi, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Batanghari mengatakan, kebiasaan warga SAD yang memiliki pola hidup melangun (berpindah-pindah) itu, disebabkan warga SAD itu ingin hidup dan mencari makan. “Jika pemerintah sudah berbuat untuk SAD ini agar hidup sejahtera, baru kita bisa menekankan agar mereka tidak melangun. Hidup melangun mereka ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari makan,” ungkap Alpandi.

          Kabag Hukum, Mula P Rambe menjelaskan, pembentukan desa adat ini telah diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang Desa. hanya saja mekanis lebihlanjut saat ini tentang pembentukan desa adat tengah digodok di Kementerian Dalam Negeri. “Tahapan an prosedur pembentukan desa adat harus melalui mekanisme dan syarat yang legal, seperti tahapan usulan, pembentukan dan pemekaran desa yang menaungi SAD pada saat sebelumnya,” jelas Rambe.

          Dalam pasal 97 Undang-undang tentang desa, sebut Rambe, bahwa  pembentukan desa adat di sebuah daerah harus memperhatikan tiga aspek. pertama harus memperhatikan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, genealogis, teritorial dan fingsional. Kedua, kesatuan masyarakat adat dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga, kesatuan masyarakat adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

          Masih bermukim banyak masyarakat adat yang berintegral dengan masyarakat lainnya dari berbagai suku di daerah. Mereka itulah yang merupakan satu kesatuan dalam satu payung dan wadah adat tertentu serta bermukim di wilayah desa, yang menjadi bahagian administrasi dalam sistem pemerintahan yang ada di daerah/kabupaten. Sehingga keberadaan masyarakat adat harus dilindungi, dan harus dituangkan dalam sebuah landasan yakni peraturan daerah. (mhj/muhammad aris).