Anggota DPRD Kab. Batanghari
LKPJ Tolok Ukur Kemajuan Pembangunan Batanghari
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Senin, 09 Mei 2016 - 15:52:44 WIB
SAMPAIKAN LKPJ : Bupati Batanghari H. Syahirsah SY saat menyampaikan nota pengantar LKPJ dan LKPD Tahun anggaran 2015, pada rapat Paripurna DPRD Batanghari, 30 Mei 2016.

dprd.batangharikab.go.id - Bupati Batanghari, H. Syahirsah SY menyampaikan sejumlah indikator pencapaian kemajuan pembangunan Kabupaten Batanghari yang telah  dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 lalu. Hal ini diutarakan resmi oleh orang nomor satu di bumi serentak bak regam ini pada saat  penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 9 Mei 2016.

Pada bidang pendidikan, capaian indikator rasio ruang kelas dalam kondisi baik dari target 79 persen terelalisasi 89,20 persen. angka melek huruf dari target 99,47 persen terealisasi sebesar 99,65 persen, untuk indikator angka rata-rata lama sekolah dari target 8,07 tahun baru tercapai 7,43 tahun. Kemudian indikator angka putus sekolah dari target 0,29 mampu ditekan sebesar 0,22 persen.

Lalu, untuk bidang kesehatan, pada usia harapan hidup capaian indikator dari target 70,58 tahun hanya mampu mencapai usia 69,65 tahun. angka kematian bayi perseribu kelahiran hidup dari target 5,9 persen mampu diturunkan 4,37 persen, sementara angka kematian ibu melahirkan dari target 6,5 persen berhasil ditekan menjadi 4 persen. pada pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dari target 90 persen hanya mampu direalisasikan sebesar 6,17 persen.

Bagaimana pada bidang ekonomi ?. menurut bupati, sesuai sasaran indikator yang telah tertuang dalam RPJMD 2011-2016, antara lain indikator nilai investasi PMDN dari target sebesar Rp. 1,32 triliun terealisasi Rp. 2,30 triliun, nilai ekspor dari target sebesar Rp. 1,52 triliun dapat direalisasikan Rp. 1,69 triliun rupiah, untuk nilai tukar petani (NTP) dari target 100 persen hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 95,72 persen.

Bidang infrastruktur, indikator pencapaian jalan dalam kondisi baik dari target 40,4 persen hanya mampu direalisasikan 21,76 persen. sementara untuk indikator jumlah desa yang dialiri listrik dari target 113 desa mampu direalisasikan 124 desa/kelurahan, peningkatan ini disebabkan adanya pemekaran desa dan kelurahan tahun 2015.

Pada bidang ketenagakerjaan, jelas bupati, ada dua indikator untuk mengukur pencapaian sektor ketenagakerjaan yaitu, indikator rasio penduduk yang bekerja dari target sebesar 74 persen terealisasi 94,06 persen, dan indikator tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terdaftar dari target 17, 58 persen direalisasikan sebesar 24,09 persen.

Selanjutnya bidang sosial keagamaan, beberapa indikator sasaran pembangunan pada sektor ini diantaranya, persentase penduduk miskin dari target 17,02 persen meningkat menjadi 27 persen, sebagai catatan guna mengendalikan kemiskinan perlu upaya menyeluruh dan masif untuk terus menekan angka kemiskinan ini melalui program dan kegiatan yang lebih terukur dan tepat sasaran. kemudian indikator tingkat kedalaman kemiskinan dari target 0,5 persen terealisasi 0,95 persen, tingkat keparahan kemiskinan dari 0,09 persen meningkat 0,19 persen. Untuk indikator jumlah DTA dalam kondisi baik dari target 70 persen mampu terealisasi sebesar 87 persen.

Kemudian pada bidang tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, ada beberapa indikator sasaran yang mengukur pencapaian bidang ini antara lain, indikator persentase PNS yang memiliki kompetensi dibidangnya dari target 54,46 persen terealisasi sebesar 59,81 persen. Selanjutnya, indikator jumlah temuan pemeriksaan oleh aparatur internal dan eksternal, dari BPK dari target 119 kasus terealisasi 35 kasus, Inspektorat provinsi dari target 78 kasus terealisasi 34 kasus dan inspektorat kabupaten dar target 124 kasus terealisasi 100 kasus.

Terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pembantuan dan urusan bersama tahun 2015 yang diperoleh dari tiga kementrian, yakni Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri dengan nilai total sebesar Rp. 7,85 milliar lebih dengan realisasi Rp. 7,55 milliar lebih atau 96,08 persen. (muhammad aris)