Anggota DPRD Kab. Batanghari
Dewan Sampaikan Rekomendasi Perbaikan Kinerja
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 31 Mei 2016 - 16:05:07 WIB
SERAHKAN REKOMENDASI : HM. Mahdan, Ketua DPRD Batanghari didampingi Hj. Yunninta Syahirsah, Elpisina (Wakilketua DPRD Batanghari) menyerahkan rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas LKPJ tahun ang

dprd.batangharikab.go.id - DPRD Batanghari secara resmi telah menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan internal atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2015. Rekomendasi ini lahir dari hasil pembahasan secara intensif pada tingkat Komisi bersama mitrakerjanya, 17-18 Mei 2016.

Berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan Laporan     keterangan      pertanggungjawaban        kepada     DPRD sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dibahas   oleh   DPRD untuk         rekomendasi          perbaikan        penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, mengacu pada pasal 23 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 03 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD kepada masyarakat menegaskan, Keputusan DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Mengacu kepada landasan yuridis tersebut, DPRD Kabupaten Batanghari mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun anggaran 2015.

Rekomendasi tertulis dewan tersebut, dibacakan salahsatu anggota DPRD Kabupaten Batanghari,  Quzwaini M, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 31 Mei 2016. Adapun Rekomendasi dewan tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Batanghari, sebagai berikut :

 

I.Bidang Hukum dan Pemerintahan.

 

Badan Keluarga Berencana  dan Pemberdayaan Perempuan

 

  1. Sehubungan masih ada desa-desa yang belum terjangkau dalam memberikan pelayanan terhadap pasangan usia subur (PUS), maka diminta kepada Bupati Batanghari untuk mewujudkan pemberantasan dalam pelayanan terhadap pasangan usia subur (PUS) terutama kepada masyarakat miskin.
    1. Terkait dengan kasus kekerasan terhadap prempuan dan anak di kabupaten batanghari selama tahun 2015 sebanyak 38 kasus dan memiliki potensi meningkat, maka diminta kepada Bupati Batanghari dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan program-program dalam rangka antisipasi ataupun penanggulangan kasus kekerasan terhadap prempuan dan anak baik fisik maupun phisikis dalam kurikulum muatan lokal disetiap sekolah dan semua tingkatan.
    2. Berdasarkan data dari BNN Kabupaten Batanghari tahun 2015 terdapat 85 kasus narkoba yang diantaranya 20 kasus dilakukan oleh pelajar, maka kami meminta kepada bupati batanghari untuk peningkatakan layanan konseling-konseling di sekolah-sekolah sehingga diharapkan akan banyak remaja yang terselamatkan dari narkoba.
    3. Berdasarkan data bahwa dari 68 kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-R) hanya berada di SLTP dan SLTA, maka  diminta kepada bupati batanghari untuk melakukan pemerataan dalam pembentukan kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-R) tidak hanya di SLTP dan SLTA saja tetapi juga di sekolah madrasah dan aliyah.
    4. Diminta kepada bupati batanghari untuk melakukan pemerataan dan meningkatkan peran serta balai penyuluhan KB di setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari.
    5. Keberhasilan program badan keluarga berencana  dan pemberdayaan perempuan terdapat kaitan dengan skpd lainnya, maka, diminta kepada bupati batanghari untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD-SKPD agar tercapainya program yang telah direncanakan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

 

  1. Berdasarkan Permendes dan DT Nomor. 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, pasal 15,16,17 dan 18 yang menegaskan perlu adanya peraturan bupati/wali kota sebagai pelaksanaan di kabupaten/kota, maka diminta bupati batanghari segera membuat peraturan bupati dimaksud demi kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Batanghari.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan pengajian dan penelitian atas desa-desa yang secara ketentuan perundang-undangan layak dan dapat dilakukan pemekaran.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan pembinaan, pelatihan dan pengawasan atas tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa dan BPD agar tercipta pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik di seluruh Kabupaten Batanghari.
    3. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis hukum yakni peraturan desa, peraturan kepala desa dan surat keputusan kepala desa, maka diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan pendataan dan membuat data base jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa disetiap desa yang ada dalam Kabupaten Batanghari.
    4. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan persiapan, baik secara regulasi, perangkat penyelenggara, perangkat keamanan dan sosialisasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
    5. Berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dibutuhkan koordinasi yang kuat antara BPMPD dengan Dukcapil dan pihak Polres Batanghari, maka diminta agar dilaksanakan koordinasi  tersebut demi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Batanghari.

Bagian umum setda

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemeliharaan dan distribusi perlengkapan di lingkungan setda.

Bagian hukum setda.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan membuat databaseperaturan daerah dan peraturan bupati yang ada di Kabupaten Batanghari sejak berdirinya Kabupaten Batanghari.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan inventarisir seluruh peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Batanghari sehingga dapat diketahui mana saja peraturan daerah dan peraturan bupati yang masih berlaku dan yang mana yang tidak berlaku lagi serta yang efektif dan yang tidak efektif.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan kajian dan inventalisir atas kebutuhan peraturan bupati dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan SKPD agar tercipta percepatan pembangunan di Kabupaten Batanghari.
    3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk aktif meng-up-date dalam bentuk publikasi peraturan daerah dan peraturan bupati melalui website Pemkab Batanghari.

Bagian Organisasi setda

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan aksi reformasibirokrasi.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan penilaian pelayanan umum tidak hanya pada Puskesmas tetapi juga pada rumah sakit dan SKPD yang sifatnya melakukan pelayanan umum.

Bagian pemerintahan setda

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan peran serta camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk lebih aktif melakukan pencegahan permasalahan agraria agar tidak menjadi konflik agraria.

Kantor Pengelolaan Data Elektronik.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan pelatihan ITE pada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Batanghari.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan kajian atas anggaran yang tumpang tindih antara KPDE dengan SKPD lainnya agar fokus pada program PDE.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan koordinasi antara PDE dengan SKPD lainnya terkait dengan publikasi potensi daerah dan kebijakan publik pemerintah daerah melalui penggunaan website Pemkab Batanghari.

Bagian Humas dan Protokol setda.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (PPID).
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan visualisasi, dokumentasi dan publikasi  potensi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya melalui media masa saja tetapi juga memperkuat penggunaan website Pemkab Batanghari.

Bagian aset daerah setda

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan penataan asetyang masih bermasalah
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan penataan aset yang belum diberdayakan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Batanghari.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari meningkatkan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah.

Dinas Pendidkan dan Kebudayaan.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan kajian dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerataan guru di Kabupaten Batanghari.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk diminta sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akreditasi agar segera mengurus akreditasi sekolahnya.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melaksanakan seleksi calon kepala sekolah secara profesional dengan seleksi terbuka berdasarkan Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional  Nomor. 28 tahun 2010 tentang  penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk rasionalisasi tenaga honorer dan melakukan rekruitment tenaga honor yang profesional.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan pemerataan guru-guru yang ada di Kabupaten Batanghari.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan SDM aparatur sipil di Kabupaten Batanghari dengan mengalokasikan beasiswa bagi pns untuk melanjutkan jenjang pendidikan, khususnya  PNS yang masih tingkat pendidikan SD/SLTP dan SMA.
    3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan penegakkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
    4. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan verifikasi dan penelitian atas pns yang tidak melaksanakan tugasnya terutama guru-guru di daerah-daerah terpencil.

Satuan Polisi Pamong Praja.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk  meningkatkan penegakan peraturan daerah karena dari 246 peraturan daerah selama tahun 2015 hanya 6 peraturan daerah yang dapat ditegakkan.
    1. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan suatu aturan hukum adanya personil yang memadai dan berkualitas, maka diminta kepada Bupati Batanghari untuk menambah personil sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Batanghari dan menambah personil dengan kualitas ahli dalam melakukan analisis pelanggaran perda.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan gerakan razia disiplin PNS.
    3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam penegakkan PETI.

Dinas Kesehatan

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi gizi buruk di Kabupaten Batanghari mengingat pada tahun 2015 terdapat 13 kasus gizi buruk yakni desa Selat 1 orang, Jembatan Mas 2 orang, Tenam 1 orang, Batin Ness 2 orang, Muaratembesi 1 orang, Jangga Baru 1 orang, Sungai Rengas 4 orang, dan Mersam 1 orang.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan perbaikan terhadap Poskesdes yang terkategori rusak.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan peran Pustu dan Poskesdes memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
    3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan program pelayanan kesehatan penduduk miskin berbasis penelitian lapangan. 
    4. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk mewujudkan puskesmas terakriditasi di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari.

RSUD Hamba

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin yang berobat ke rumah sakit.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pasien dalam berobat ke rumah sakit.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk merealisasikan Batanghari 100 % sudah memiliki KTP elektronik.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa dalam adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
    3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk  memfasiltasi fasilitas dalam pembuatan KTP elektronik di setiap kecamatan mengingat tidak semua warga masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi untuk datang ke ibukota kabupaten dalam mengurus KTP elektronik.

Inspektorat

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan pembinaan kepada SKPD-SKPD dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan secara terstruktur, sistematis dan terprogram.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari  untuk memberdayakan sufra dan infrastruktur politik agar semakin meningkatkan kualitas kemandirian kemampuan dan peran sertanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk meningkatkan deteksi dini, cegah dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terutama terkait dengan aliran sesat, terorisme dan komunisme.
    2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban melalui program peduli lingkungan aman dan tertib.

 II.     Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dinas Perhubungan Batanghari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari cepat tanggap pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-XI/2014, dengan dihapusnya pasal 124 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak.
  2. Pasca putusan MK tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1, implementasi Perda Kabupaten Batanghari Nomor. 02 Tahun 2012 tentang restribusi  pengendalian menara telekomunikasi terhambat, akibatnya pemerintah daerah tidak bisa lagi memungut restribusi menara telekomunikasi, sementara target restribusi menara telekomunikasi pada tahun 2016 yang dibebankan kepada dinas perhubungan ditargetkan Rp. 573 juta.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari  untuk segera merevisi Perda Kabupaten Batanghari Nomor. 02 Tahun 2012 dengan  menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-XI/2014 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
  4. Diminta kepada Bupati Batanghari merevitalisasi sarana dan prasarana, memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan terminal Muarabulian, membangun rest area dalam upaya mencari terobosan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
  5. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk memaksimalkan fungsi pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

PDAM Tirta Batanghari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari   agar PDAM Tirta Batanghari sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyediaan air bersih.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari agar PDAM Tirta Batanghari menjadi BUMD mandiri dan  inovatif.

Bagian Ekonomi Setda Batanghari.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk membuat data base penerima raskin yang bisa dipertanggungjawabkan.
  2. Pemerintah Kabupaten Batanghari harus menetapkan kriteria penerima raskin dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Batanghari dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari agar program raskin yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batanghari harus tepat sasaran dengan memperkuat pengawasan terhadap  ‘politisasi’ pendataan pada tingkat RT, desa hingga kecamatan.
  4. Kekalahan pemerintah Kabupaten Batanghari atas gugatan hukum yang dilakukan PT. TLS di kecamatan Batin XXIV menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Batanghari kedepan.

Bagian Keuangan Setda Batanghari

 

  1. Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Batanghari yang kembali berhasil meraih opini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2015. Namun demikian sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari tetap dilanjutkan agar pengelolaan keuangan semakin profesional, berintegritas dan transparan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Batanghari

 

  1. Perlunya optimasi lahan pertanian bersama  melalui koordinasi secara intensif dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Batanghari dalam rangka  melindungan lahan pertanian sesuai Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagai bukti DPRD Kabupaten Batanghari saat ini telah mengajukan ranperda inisiatif terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari  untuk membuat program hultikultura, sehingga kebutuhan akan sayur mayur mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batanghari.
  3. Program dan perencanaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan harus saling terkoneksi sehingga bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi bisa terlaksana maksimal.

Dinas Perikanan dan Peternakan Batanghari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk mengembangkan program secara intensif pada sektor peternakan kepada masyarakat.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk mengembangkan program budidaya perikanan dengan memperbanyak kolam dan kerambah ikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk menjaga kawasan Minapolitan sesuai peruntukannya di Kecamatan Pemayung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batanghari Nomor. 286.A tahun 2008 dan pembentukan kelompok kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 609 Tahun 2008 serta diperkuat dengan Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor. Kep. 32/Men/2010.
  4. Untuk menunjang kinerja pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Batanghari, diminta kepada Bupati Batanghari untuk penambahan personil khususnya tenaga dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang saat ini masih sangat terbatas.
  5. Petugas insiminator hewan dari kalangan masyarakat agar terus ditingkatkan dan diberdayakan.
  6. Memberikan pelatihan terpadu kepada para kelompok tani dalam upaya peningkatan dan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Batanghari.
  7. Pembangunan lahan usaha di Tebing Tinggi I, II dan III, agar menjadi perhatian Bupati Batanghari untuk pengembangan sektor peternakan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

 

  1. Membangun koordinasi secara intensif antara Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dalam memaksimalkan peran petugas penyuluh lapangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk meningkatkan peran serta Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batanghari sesuai amanah Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang pangan,  Peraturan Presiden Nomor. 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dalam rangka turut serta memberikan konstribusi pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari.
  3. Dalam penempatan petugas penyuluh lapangan disesuaikan dengan domisili petugas agar kinerja PPL lebih fokus dan bisa maksimal.
  4. Banyaknya PPL yang memasuki masa pensiun tahun 2016, diminta kepada Bupati Batanghari   melakukan rekrutmen PPL agar program kerja Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak terhambat.

Dinas Perkebunan Batanghari

 

  1. Dinas perkebunan harus mampu membangun koordinasi dengan Dinas Perikanan Dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam memaksimal peran dan tugas petugas penyuluh lapangan pada sektor perkebunan.
  2. Untuk menghindari konflik lahan perkebunan antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan Batanghari betul-betul mampu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT-140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari harus mampu mensinergikan Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan dengan program kerja pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari.
  4. Memperketat pengawasan maksimal dalam pengadaan  proyek pembibitan kelapa sawit, khususnya pada saat pendistribusian untuk menghindari pengoplosan bibit sawit yang bisa merugikan petani.
  5. Membangun koordinasi secara sinergi antara Dinas Perkebunan, BPMPPT, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan Dan Peternakan dan Bappeda agar dalam setiap mengeluarkan kebijaksanan berupa rekomendasi pembukaan lahan perekebunan tetap mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kehutanan Batanghari

 

  1. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana dalam pembagian urusan dibidang kehutanan, Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk mengelolah Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Thaha Syaippudin Jambi. Karena itu Kabupaten Batanghari yang memiliki Kawasan Tahura seluas 15.430 hektar agar mampu melindungi Kawasan Tahura tersebut dari kerusakan, termasuk melibatkan pihak ketiga sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang tatacara kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
  2. Untuk menjaga kerusakan kawasan tahura, diminta kepada Bupati Batanghari   untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai amanah Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari melalui APKASI(Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2012 tentang dana reboisasi yang dinilai kaku, sehingga menghambat anggaran Rp. 20 milliar yang tidak bisa dikelolah Dinas Kehutanan Batanghari.
  4. Diminta kepada Bupati Batanghari melalui APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) mendesak pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atau melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak otonomi pemerintah kabupaten yang diambilalih pemerintan pusat dan provinsi termasuk kewenangan dibidang kehutanan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Batanghari

 

  1. Untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen kepada masyarakat, diminta kepada Bupati Batanghari untuk membentuk Badan Perlindungan Konsumen Indonesia tingkat kabupaten sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai yurisprudensi Badan Perlindungan Konsumen Indonesia Kabupaten Bungo telah terbentuk.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk segera menyelesaikan sengketa lahan dilokasi pembagunan pasar semi moderen yang direncanakan akan dibangun di kecamatan Muaratembesi, agar tidak menghambat pembangunan dan roda perekenomian masyarakat setempat.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan barang setiap menghadapi bulan puasa dan hari raya idul fitri.
  4. Perlunya pengawasan secara intensif terhadap bahan-bahan makanan dan mnimuman yang berbahaya bagi kesehatan melalui razia-razia rutin ke minimarket, pasar dan tempat lainnya.
  5. Diminta kepada Bupati Batanghari harus kembali membuat program membangkitkan industri dan kerajinan lokal seperti industri kerajinan kayu ukir pulau betung yang sebelumnya sangat dikenal masyarakat.

Dinas Pendapatan Daerah Batanghari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari terus berinovasi dan membuat terobosan baru dalam menggali potensi pendapatan daerah.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk menyesuaikan tarif harga sewa ruko milik pemerintah daerah yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar sewa saat ini.
  3. Untuk menghindari kebocoran pendapat asli daerah, diminta kepada Bupati Batanghari untuk mengkaji ulang agar penarikan restribusi dilakukan satu pintu melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu

 

  1. Meningkatkan koordinasi dan selalu sinergi dengan instansi terkait lainnya dalam setiap pengeluaran rekomendasi izin usaha di wilayah Kabupaten Batanghari termasuk izin prinsip dibidang perkebunan dengan mengacu kepada perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batanghari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Sejumlah sengketa Tata Usaha Negara antara Pemkab Batanghari dengan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, PT. Kurnia Alam Investasi dan PT. Bangun Energi Indonesia dengan objek gugatan SK BPMPPT Nomor. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014, SK BPMPPT Nomor. 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014, SK BPMPPT Nomor. 503/47/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014, SK BPMPPT Nomor. 503/41/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014, SK BPMPPT Nomor. 503/42/iup/bpmppt/2014 tanggal 22 agustus 2014  yang mengakibatkan Surat Keputusan BPMPPT Kabupaten Batanghari batal demi hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten Batanghari mengalami kekalahan dalam proses gugatan hukum di Peradilan PTUN Jambi. Dengan dasar itu, diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan evaluasi kinerja kepada pejabat yang bersangkutan.

 III.       Bidang Pembangunan.

Bappeda Batanghari.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk melakukan sinkronisasi antara renstra SKPD dengan RPJMD, RKPD dengan RPJMD, renja SKPD dengan RKPD dan apbd dengan rkpd sehingga dapat berjalan secara sinergis, selaras dan terukur meyangkut capaian keluaran (output), hasil (outcome), mamfaat (bonefit), dipantau (monitoring) secara berkala dengan mencerminkan kinerja dilakukan optimal, efektif dan efisien.
  2. Untuk validitasi data perlu melibatkan perangkat RT, RW dan pemerintahan desa, kecamatan yang berkoordinasi dengan pihak bps.
  3. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sebagai life skill untuk pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.
  4. Penetapan zonasi untuk pembangunan rumah penduduk dan pelayanan umum (sekolah, musollah, masjid) termasuk  penamaan jalan-jalan per wilayah khususnya di perkotaan.
  5. Melakukan study banding ke  kota Bandung  yang status nilainya dari peringkat ‘’c’’ melejit menjadi peringkat ‘’a’’ mengenai perkembangan pembangunan daerah.

Dinas Perkotaan Batang Hari.

 

  1. Sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam visi pembangunan Kabupaten Batang hari 2011-2016 untuk peningkatan pembangunan ekonomi rakyat sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat ke masa yang akan datang sangat dibutuhkan pengaturan dan penataan perkotaan yang diatur dalam peraturan daerah  yang disesuaikan dengan RTRW.
  2. Pengelolaan dan pengendalian sampah sangat berdampak dari perilaku masyarakat dan kesehatan lingkungan sehingga perlu menjadi perhatian serius dan untuk dapat dianggarkan minimal 2 persen dari APBD Kabupaten Batang hari.

Dinas ESDM Kabupaten Batang Hari

 

  1. Kegiatan proyek fisik listrik masuk desa dan pembangunan perluasan lampu jalan perlu dievaluasi kembali, karena kewenangan Dinas ESDM Kabupaten Batang hari tidak ada lagi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 09 Tahun 2015.

Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Batang Hari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari melakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran atas program pengiriman santri dan santriwati yang berbasis pada perkembangan ekonomi dan kebutuhan santri dan santriwati selama mengikuti pendidikan.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari   meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara insentif terhadap kinerja pegawai sya’ra, guru pami oleh Inspektorat, BPMPD dan kecamatan.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk menyusun dan membuat satu keseragaman materi sebagai bahan bagi para dai dalam melaksanakan siar islam.
  4. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk menyusun satu program kerja bersama yang menjadi pedoman bagi dai yang melibatkan Bagian Kesra, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, BNNK dalam rangka pencegahan degradasi moral melalui sosialisasi terpadu tentang  perilaku penyimpangan seksual, narkoba, KDRT dan kondisi sosial lainnya.
  5. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk mengoptimalkan peran bagian kesra, badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dalam melatih dan membina dai sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan penyimpangan perilaku seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya mayoritas dari kalangan anak-anak dibawah umur dan perempuan.
  6. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk mengoptimalkan peran Bagian Kesra dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari dalam melatih dan membina dai sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika.
  7. Diminta kepada Bupati Batanghari   melakukan evaluasi rekrutmen, profesionalitas dan kinerja para dai di Kabupaten Batanghari.
  8. Dalam rangka penerapan Perda Nomor. 17 Tahun 2013, diminta kepada Bupati Batanghari   untuk melakukan evaluasi baca tulis alquran pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dalam pemberian dalam bentuk sertifikat lulus baca tulis alqur’an sebagai syarat melanjutkan jenjang pendidikan.

Dinas Sosnakertrans Batang Hari.

 

  1. Untuk mengurangi angka kerja mandiri sebagai wahana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang  bukan hanya untuk mencari kerja juga diharapkan akan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga pegangguran dapat diminimalisir di Kabupaten Batang hari yang pada tahun 2016 ini angka pengangguran hampir mencapai 6.000 orang.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari  untuk mendirikan balai latihan kerja (BLK) sebagai sarana tempat pelatihan bagi pencari kerja dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Batang Hari.

 

  1. Sebagaimana amanah pasal 94 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009, diminta kepada Bupati Batanghari   untuk segera mengisi personil tenaga tehnis untuk spesifikasi pengendalian dampak lingkungan hidup, pengawas lingkungan hidup, pemantau kualitas lingkungan hidup oleh penyidik pengawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik pegawai lingkungan hidup (PPLH) dalam menunjang kinerja dan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran perusakan lingkungan hidup.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari  untuk melakukan inventarisasi penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Batanghari.
  3. Memfungsikan laboratorium yang terakreditasi pada BLHD yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
  4. Dibutuhkan adanya strategi kebijakan daerah melalui perda untuk mengatur tentang pengendalian dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun dan berbahaya di Kabupaten Batanghari.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Batanghari.

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk memerikan perhatian serius terhadap pemeliharaan, pengamanan dan penggunaan 10 (sepuluh) venue pasca Porprov XXI olahraga termasuk gedung pemuda dan kebudayaan dan lapangan garuda muara bulian yang sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk pembangunannya.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari   untuk mendukung penuh pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Batanghari, salah satunya pengembangan objek wisata alam danau ugo, desa Aur Gading, Batin XXIV  dan situs sejarah Benteng Tembesi, Muara tembesi.
  3. Wilayah Kabupaten Batanghari yang sarat dengan sejarah dan perjuangan masa lalu diminta kepada Bupati Batanghari   perlu memberikan perhatian serius atas peninggalan-peninggalan sejarah untuk dapat dikelola dan dilestarikan sebagai cagar budaya dengan harapan akan dapat menjadi objek wisata daerah seperti halnya benteng belanda di Kecamatan Muaratambesi, kuburan tuo di Dusun Tuo Durian Luncuk Kecamatan Bathin XXIV, benteng belanda yang ada di desa Benteng Rendah, rumah tuo yang ada di desa Sungai Lingkar Kecamatan Marosebu Ulu, rumah tuo yang ada di desa Teluk Kecamatan Pemayung, Cermin Putri Cino di desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung.

Dinas Pekerjaan Umum Batang Hari

 

  1. Diminta kepada Bupati Batanghari agar mekanisme dan prosedur kinerja dengan menggunakan jaringan aplikasi baik pelaporan, kenaikan pangkat dan pembayaran gaji, termasuk ketersediaan call centre dan website Dinas PU untuk pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi tentang kinerja Dinas PU.
  2. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan penambahan aparatur dengan kapasitas SDM yang memadai untuk pengawasan proyek fisik baik terhadap pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari maupun konsultan atau pihak ketiga.
  3. Diminta kepada Bupati Batanghari untuk bertindak tegas terhadap kontraktor-kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya seusai dengan kontrak kerja, bahkan memberikan sanksi masuk daftar hitam sebagaimana diamanahkan pada pasal 118 Peraturan Presiden Nomor. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
  4. Sangat dibutuhkan adanya UPTD PU ada pada setiap kecamatan yang dilengkapi dengan alat berat (alkal).

Bagian Pembangunan setda Batang Hari

 

  1. Masing-masing SKPD-SKPD harus menyampaikan laporan pelaksanaan perkembangan kegiatan fisik maupun non-fisik, karena itu, diminta kepada Bupati Batanghari agar mendesak bagian pembangunan tidak sertamerta menerima laporan saja tetapi perlu melakukan cek dan investigasi langsung ke lapangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batang Hari.

 

  1. Perlu keseimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Batang hari dalam hal dukungan pengelolaan bantuan peralatan yang diberikan oleh Pusat.
  2. Untuk dapat menginventarisir wilayah rawan bencana dibutuhkan kajian yang mengacu kepada RTRW dan peraturan daerah, dalam hal ini diminta kepada Bupati Batanghari   membuat peraturan  daerah  mengatur mekanisme peta rawan bencana (PRB) dan prosedur pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan analisis menyeluruh dari hasil hearing pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2015, ada dua poin penting yang harus diperhatian oleh Bupati  Batanghari:

  1. Keberhasilan program pembangunan dalam suatu pemerintahan sangat dipengaruhi dari manajemen evaluasi secara berjenjang pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya ketegasan pemimpin daerah sangat diperlukan, oleh karena itu, maka DPRD Kabupaten Batanghari meminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan evaluasi secara konprehensif terhadap SKPD-SKPD yang masih memiliki kinerja yang rendah dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tahun 2015, agar tercipta perbaikan pada tahun 2016 ini.
  2. Keberhasilan program pembangunan dalam suatu pemerintahan sangat dipengaruhi kekuatan  koordinasi antar SKPD-SKPD, dalam perencanaan program, pelaksanaan program, pembinaan dan pengawasan program serta evaluasi program kerja, maka DPRD Kabupaten Batanghari meminta kepada Bupati Batanghari untuk menciptakan koordinasi yang sinergi dalam mewujudkan program kerja guna mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik.

Menanggapi rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari, Bupati H. Syahirsah SY mengatakan, rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti guna perbaikan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batanghari kedepan. “Rekomenasi dewan ini tentuanya harus kita tuangkan ke dalam dokumen perencanaan, terlebih kita saat ini kita sedang menyusun  dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2016-20121,” jelas Bupati. (muhammad aris).