Anggota DPRD Kab. Batanghari
Rapat Paripurna DPRD Batanghari Dalam Rangka Persetujuan Atas 10 Ranperda dan Penyampaian Nota Penga
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Kamis, 12 Agustus 2016 - 14:34:25 WIB
Saat Paripurna : Bupati Batang Hari saat mentanda tanggani persetujuan atas 10 Ranperda peraturan daerah (Ranperda) Batanghari tahun 2016 dan menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perub

Muara Bulian, Bertempat di aula utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari, pada Jum’at (12/8) kemarin DPRD Batanghari secara langsung menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian persetujuan atas 10 Ranperda peraturan daerah (Ranperda) Batanghari tahun 2016 dan menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD kabupaten Batanghari tahun 2016.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari, Muhammad Mahdan S.Kom tersebut, turut dihadiri oleh para Wakil ketua dan Anggota DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Ir Syahirsah SY, Unsur Forkompinda, para kepala SKPD, Ormas, para Camat, Lurah dan Kades serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Batanghari, Muhammad Mahdan S.Kom berharap kiranya peraturan daerah yang telah disepakati dapat menjadi landasan hukum, arahan dan pedoman bagi kita untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam kabupaten Batanghari menuju Batanghari Bersatu 2016-2021.

“Harapan kita semua, semoga sinegritas, harmoni dan kerjasama yang baik antara legislative dan eksekutif ini akan senantiasa tetap terjaga dan terpelihara dan terus kita tingkatkan dimasa-masa yang akan datang,” harap Mahdan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Batanghari Ir Syahirsah Sy juga menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Batanghari untuk dibahas dan ditetapkan oleh Legislatif menjadi Perda Batanghari dan Ranperda ini untuk memenuhi amanah pasal 232 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dimana berkenaan dengan penetapan 10 Perda tersebut, maka melalui forum ini Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD terkait segera mempedomani dan menindaklanjuti menjadi peraturan yang lebih teknis sesuai dengan kebutuhan. Yang mana anggota dewan yang dapat mengawasi secara optimal pelaksaan atas peraturan daerah ini sesuai dengan kewenangannya.

“Berkenaan dengan hal itu, para anggota dewan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum ini, sesuai peraturan Menteri Dalam Negri nomor 54 tahun 2010 mengamanatkan kepada kita untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara transparan, responsive, efisien, akuntabel, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Salah satu prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni harus dilakukan secara bersama dengan para pemangku kepentingan berdasrkan peran dan kewenangan masing-masing. Termasuk diantaranya dalam merencanakan perubahan APBD kabupaten Batanghari tahun anggaran 2016,” ujar bupati.

 

 

Dalam kesempatan itu beliau juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan pasal 154 peraturan Mentri Dalam Negri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Mentri Dalam Negri nomor 21 tahun 2011, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) . terutama sekali karena adanya peraturan pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran dan rasionalitas anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silva pada tahun anggaran 2015, yang harus digunakan dalam tahun berjalan 2016. Berkenaan dengan peraturan diatas, melalui kesempatan ini, yang mendasari rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD kabupaten Batanghari tahun anggaran 2016.

Adapun Ranperda yang disepakati menjadi perda kabupaten Batanghari diantaranya, penyelenggaraan ketenagakerjaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atas Perda kabupaten Batanghari nomor 7 tahun 2005 tentang pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten Batanghari kepada Bank Jambi, perangkat desa, RPJMD kabupaten Batanghari tahun 2016-2021, pengelolaan sampah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.