Anggota DPRD Kab. Batanghari
DPRD Setujui SOPD Batanghari.
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Kamis, 30 Agustus 2016 - 14:39:39 WIB
BAHAS RANPERDA : Pembahasan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari dihadiri langsung Pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari, HM.Mahdan (ketua), Hj Yunninta Asmara d

MUARABULIAN – Kabupaten Batanghari adalah salah satu daerah di Provinsi Jambi yang telah  mengesahkan pembentukan perangkat daerah. DPRD Kabupaten Batanghari secara resmi  menyetujui ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 30 Agustus 2016. Menariknya, Kabupaten Batanghari bahkan mendahului Provinsi Jambi yang baru mengesahkan ranperda pembentukan perangkat daerah 14 September 2016.

“Alhamdulillah, DPRD Kabupaten Batanghari telah menyetujui ranperda pembentukan perangkat daerah menjadi perda, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 30 Agustus 2016,” tegas M. Alpandi, S.Kom, Ketua Pansus (SOPD) DPRD Kabupaten Batanghari kepada Warta Legislatif Batanghari.

Alpandi menjelaskan, proses pembentukan perangkat daerah Kabupaten Batanghari telah melalui tahapan dan proses pembahasan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Dalam menjalankan tugasnya pansus DPRD Kabupaten Batanghari dibentuk berdasarkan  Keputusan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor. 22 Tahun 2016,” ungkap politisi Gerindra Batanghari ini.

Untuk diketahui, proses pembahasan ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari berjalan alot. ini berawal dari lahirnya Peraturan Pemerintah  Nomor. 18 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah daerah harus membentuk perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Batanghari mengusulkan secara resmi ranperda ini pada tanggal 22 Agustus 2016, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. Dalam pengusulan awal ranperda perangkat daerah tersebut, pemerintah daerah menyajukan perangkat daerah beserta nomenklatur dan tipeloginya yang diajukan itu terdiri :  Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat daerah, 21 (duapuluh satu) dinas daerah, 4 (empat badan) badan daerah dan kecamatan.

Adapun rincian awal pengusulan perangkat daerah yang diajukan pemerintah daerah adalah sekretariat daerah bertipe A, sekretariat DPRD tipe B, inspektorat daerah tipe A, lalu 21 (duapuluh satu) dinas daerah terdiri ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, Dinas Kesehatan Tipe A, Dinas Sosial tipe C, Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, Dinas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran tipe C, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tipe B, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe C, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe  B, Dinas Perhubungan tipe B, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Daerah tipe A, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tipe B, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A, Dinas Pertanian  tipe A.

Selanjutnya, untuk 4 (empat) badan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A.

Sementara itu, untuk kecamatan adalah Kecamatan Mersam tipe A, Kecamatan Marosebo Ulu tipe A, Kecamatan Batin XXIV tipe A, Kecamatan Muara Tembesi tipe A, Kecamatan Muara Bulian tipe A, Kecamatan Bajubang tipe A, Kecamatan Marosebo Ilir tipe A dan Kecamatan Pemayung tipe A.