Anggota DPRD Kab. Batanghari
DAU Ditunda, Komisi II DPRD Batanghari Panggil Mitra Kerja
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 01 September 2016 - 09:28:06 WIB

MUARA BULIAN – Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari yang membidangi sektor perekonomian memanggil SKPD terkait yang menjadi mitra kerjanya. pemanggilan ini sebagai tindaklanjut dari instruksi Pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari sebagai tindaklanjut keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016.

Untuk diketahui, dalam PMK tersebut, tercatat  ada 169 daerah (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia yang terkena penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari Pemerintah Pusat dengan total anggaran Rp. 19,4 triliun lebih. Di Jambi terdapat tiga daerah yang terkena kebijakan Pemerintah Pusat, yakni Kabupaten Batanghari, Merangin dan Tanjab Barat plus Provinsi Jambi.

Khusus untuk Kabupaten Batanghari, dalam surat PMK itu diperkirakan sekitar Rp. 44,24 miliar lebih yang ditunda penyaluranan DAU terhitung September hingga Desember 2016. “Sesuai intruksi pak Ketua (DPRD), Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari telah memanggil SKPD yang menjadi mitra kerja,” jelas Maknuddin, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari.

Maknuddin menyebutkan, mitra kerja Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari yang dipanggil adalah Dinas Perindagkop, BPMPPT, BPPKP, Dinas Kehutanan, Bagian Ekonomi, Bagian Keuangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,  Dinas Perhubungan, Dispenda, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Perkebunan. “Kita sudah melaksnakan hearing dengan mitra kerja, 31 Agustus hingga 1 September 2016, sebut politisi PKB Batanghari.

Ditambahkan Mashuri, anggota Komisi II DPRD Batanghari, bahwa hearing ini akan menjadi bahan evaluasi bagi komisi yang membidangi perekonomian ini, “Hasil hearing akan menjadi bahan masukan dan evaliasi khususnya bagi Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari akibat keluarnya PMK tersebut,” tegasnya.

Yang pasti, kata Mashuri, kita bisa mengetahui kenapa ada instansi yang serapannya masih rendah dan mereka bisa memberikan alasan yang bisa diterima akibat rendahnya serapan anggaran hingga triwulan ketiga. “Hasil hearing dengan mitra kerja Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari akan kita laporkan kepada pimpinan DPRD Batanghari,” jelasnya.