Anggota DPRD Kab. Batanghari
Rancangan APBD-Perubahan 2016 Disetujui
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Rabu, 04 Oktober 2016 - 19:24:45 WIB
SETUJUI APBD-P : Ketua DPRD Batanghari, HM. Mahdan, S.Kom didampingi Hj. Yunninta Syahirsah, SH dan Elpisina, S.Sos, M.Si (wakilketua) dan disaksikan Bupati Ir H. Syahirsah SY dan Wabup Hj. Sofia Joes

MUARABULIAN – Meskipun kondisi keuangan nasional dinilai berpengaruh terhadap keuangan daerah, namun pemerintah Kabupaten Batanghari berupa menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. buktinya, dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 4 Oktober 2016 yang dipimpin HM. Mahdan, S.Kom, akhirnya DPRD Kabupaten Batanghari menyetujui rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, dihadiri langsung Bupati Ir H Syahirsah SY, Wabup Hj. Sofia Joesoep, SH, MM, anggota Forkopimda Batanghari, Peltu Sekda H. Bahtiar, SP, para asisten, staf ahli dan seluruh jajaran Pemkab Batanghari.

Untuk diketahui proses persetujuan RAPBD Perubahan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2016 telah melalui berbagai tahapan, baik  pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batanghari, dan proses pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batanghari dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Batang Hari atas rasa kebersamaan, kesepahaman dan keterbukaan selama dalam pembahasan ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016, sehingga tercipta kondisi yang mantap, tertib dan penuh tanggung jawab,” Ungkap Candra Budiman, ST, anggota Banggar DPRD Kabupaten Batanghari saat menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari.

Politisi dari Partai Nasdem lebih lanjut melaporkan, bahwa secara normatif, penyusunan dan pembahasan ranperda tentang APBD perubahan Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2016 sudah memenuhi aspek yuridis-normatif, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah yang formulasinya dirumuskan oleh kepala daerah dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD.

Candra menjelaskan, dalam proses pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan bersama dengan TAPD,  26-28 September 2016. Adapun gambaran atau kondisi RAPBD Perubahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 ini, sampai pembahasan akhir di Badan Anggaran meliputi proyeksi Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.105.361.234.582,90 (Satu trilyun seratus lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.769.869.836,90 (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan  puluh sen) atau meningkat 1,17 persen apabila dibandingkan dengan target APBD murni Tahun Anggaran 2016 sebesar  Rp. 1.092.591.364.746,00 (Satu trilyun sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah.

Pada target pendapatan daerah ini terdiri dari ; pertama, pendapatan asli daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp. 77.416.792.809,00 (Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) setelah Perubahan menjadi Rp. 89.568.548.733,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar  Rp. 12.151.755.924,00 (Dua belas milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau 15,70 %. Kedua, Dana Perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp. 906.740.180.000,00 (Sembilan ratus enam milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 903.303.713.644,00 (Sembilan ratus tiga milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) atau mengalami penurunan sebesar  Rp. 3.436.466.356,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 0,38 %.

Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah semula dianggarkan sebesar Rp. 108.434.391.937,00 (Seratus delapan milyar empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 112.488.972.205,90 (Seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah, sembilan puluh sen) mengalami peningkatan sebesar  Rp. 4.054.580.268,90 (Empat milyar lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah, sembilan puluh sen) atau 3,74 %.

“Berdasarkan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Batang Hari secara bersama-sama dengan DPRD telah melakukan pembahasan guna merumuskan persoalan defisit anggaran perubahan tahun anggaran 2016 sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan,” Ungkap Candra Budiman.

Kemudian, terkait dengan belanja daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.107.259.071.246,64 (Satu trilyun seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah, enam puluh empat sen), Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang Hari mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten dalam mengurangi pos belanja di beberapa SKPD. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program dan kegiatan pembanguan yang lebih riil dan berkualitas untuk meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Untuk target belanja daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari; pertama. Untuk Belanja Tidak Langsung yang semula dianggarkan sebesar  Rp. 638.220.058.735,97 (Enam ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah, sembilan puluh tujuh sen) menurun sebesar Rp. 9.693.459.114,36 (Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah, tiga puluh enam sen), sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 628.526.599.621,61 (Enam ratus dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah, enam puluh satu sen) atau meningkat sebesar 1,52 %. Kedua, untuk Plafon Belanja Langsung yang semula ditargetkan sebesar Rp. 502.336.306.010,03 (Lima ratus dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam ribu sepuluh rupiah, tiga sen), setelah perubahan menjadi Rp. 478.732.471.625,04 (Empat ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah, empat sen) atau menurun sebesar Rp. 23.603.834.385,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau 4,70 %.

Sementara itu, terkait Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2016 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 50.965.000.000,00 (Lima puluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah Perubahan  menjadi sebesar Rp. 7.604.960.158,64 (Tujuh milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah, enam puluh empat sen).

Dengan adanya Perubahan prakiraan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka mengakibatkan Perubahan prakiraan defisit yaitu yang semula defisit APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar   Rp. 47.965.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah Perubahan berubah menjadi sebesar Rp. 1.897.836.663,74 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah, tujuh puluh empat sen). Defisit ini akan ditutup dari Pembiayaan Netto dengan besaran yang sama.

Bupati Ir H Syahirsah SY dalam sambutannya, mengatakan penyesuaian belanja yang terakomodir dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2016 merupakan skala prioritas melalui mekanisme perencanaan yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. “RAPBD perubahan 2016 yang telah kita sepakati bersama menjadi pedoman dan arahan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batanghari,” harapnya.

Lebihlanjut kata bupati, demi untuk mensejahterahkan masyarakat di Kabupaten Batanghari, saya mengajak semua unsur, baik jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta segenap komponen masyarakat secara bersama-sama, bekerja keras, bahu membahu dan penuh dedikasi dan integritas bersatu mewujudkannya. “Untuk kesejahteraan masyakat, semua unsur harus bersatu, dan penyaluran anggaran harus tepat sasaran, ” tegas bupati.

Setelah RAPBD perubahan ini disahkan, pinta bupati, segera menyampaikannya ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk dievaluasi dan setelah resmi menjadi perda, agar kepala SKPD segera menyesuaikan perubahan RKA-P sesuai hasil pembahasan dan menyusun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.