Anggota DPRD Kab. Batanghari
Anggota Dewan Sampaikan Keputusan DPRD Tentang Penetapan Ranperda dan KUA PPAS Serta Tentang Pembent
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Rabu, 22 Agustus 2016 - 19:40:21 WIB
Saat Pembukaan : Yuninta asmara dan Elvisina Wakil Ketua DPRD Batanghari didampingi Bupati dan Wakil Bupati saat membuka Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, 22 Agustus 2016. (foto : Ariematea)

Muara Bulian, Senin (22/8) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari melanggar rapat paripurna pembacaan keputusan DPRD tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kebupaten Batanghari dan penyampaian Nota pengantar KUA dan PPAS RAPBD Perubahan tahun anggaran 2016, serta Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari tahun 2016.

Hal tersebut dilakukan mengacu pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah. Dalam hal ini melakukan pemetaan urusan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan indikator umum dan indikator tekhnis. Serta pembobotan untuk mengukur Tipologi urusan pemerintah.

Pada rapat paripurna kali ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batanghari Hj Yuninta Asmara didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batanghari, Aminullah AP ME para anggota DPRD Batanghari. Dan dihadiri oleh Bupati Batanghari Ir.H. Syahirsah SY, Wabup Batanghari Hj. Sofia Joesoef SH, MM, Plt Sekda Batanghari, unsur Forkompinda, para kepala SKPD, kabag, dan para Camat beserta para Kades se-Kabupaten Batanghari.

Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPRD Batanghari menyampaikan Pandangan Umum Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Batanghari tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, bahwa pengisian personil perangkat daerah dengan mengedepankan The Right Man and Woman on The Right Place. Sebab, penempatan seseorang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetisinya, serta memiliki integritas, komponen, netral, dan kapabel. Serta persyaratan jabatan lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui pandangan fraksi dewan bahwa, pada penyusunan APBD tahun 2017, harus sudah dapat mengakomodir perangkat daerah yang baru. Pengelompokan dan menggabungkan SKPD didasarkan pada perumpunan urusan pemerintah pasal 18 pada PP NO 18 tahun 2016 tentang pemerintah daerah dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan atau keterkaitan antar penyelenggara urusan pemerintahan. Konsekuensi dari penataan kelembagaan, diikuti distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai beban kerja perangkat daerah.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meminta kepada eksekutif untuk melengkapi kajian akademik atau naskah akademik, yang sebagaimana siatur dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana lazimnya suatu ranperda, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu disertai dengan naskah akademik.

Karena adanya perubahan, penambahan, pelemburan maupun pergeseran nomenklatur beberapa perangkat daerah, mestinya diawali dengan penyusunan kajian akademik, yang diatur dalam pasal 22 Permendagri Nomor 80 tahun 2015. Sehingga, hasil penyusunan Draft perda menjadi sangat objektif dan bebas dari interpensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 17 Agustus 2016 yang lalu agar terobosan yang dilakukan ditahun percepatan pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, pemerintah menaruh perhatian besar pada 4 aspek strategis.

Empat aspek tersenut yakni aspek strategi, yang merupakan dengan mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian perombakan manajemen anggaran pembangunan yang difokuskan untuk program-program prioritas. Aspek strategis dan politik luar negeri dengan diplomasi yang kuat pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerja sama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi indonesia di trans-pacific partnership agreement (TPPA), RCEP dan lain-lain. Serta aspek strategis demokrasi, stabilitas politik dan keamanan.