Anggota DPRD Kab. Batanghari
Legislatif Bersama Ekskutif Sahkan KUPA PPAS 2016 dan Ranperda
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 01 September 2016 - 16:25:12 WIB
Saat penanda tanganan : penandatangan berita acara nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2016 (foto : A

Batanghari, melalui perjalanan panjang pembahasan antara DPRD dan Pemerintah beberapa waktu lalu, akhirnya Selasa (30/08), Eksekutif dan Legislatif melakukan penandatangan berita acara nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2016. Rapat peripurna penandatangan kesepakatan tersebut berlangsung di gedung DPRD Batanghari.

Selain penandatangan nota kesepakatan, pihak Legislatif membacakan keputusan DPRD Batanghari tentang keputusan persetujuan Ranperda pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Keputusan DPRD tersebut dibacakan langsung oleh Sekwan DPRD Batanghari Aminullah. Sementara itu, dari pihak eksekuti, dibacakan oleh Wakil Bupati Batanghari Hj Sofia Joesoef.

Dalam pidato Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Pemkab Batanghari mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Dewan, khususnya badan anggaran legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Batanghari yang telah melakukan pembahasan secara intensif terhadap KUPA dan PPAS tahun anggaran 2016.”Kami dari pihak pemkab Batanghari mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Batanghari, lebih khusus lagi badan anggaran legislatif dan TAPD Batanghari.” Kata Sofia Joesoef membacakan pidato Bupati.

Wakil Bupati Batanghari menambahkan, pemkab Batanghari perlu juga menyampaikan bahwa, setelah pembahasan KUPA dan PPAS tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan Permenkeu RI nomor 125 tahn 2016tentang penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan surat edaran menteri keuangan nomor 159 tahun 2016 tentang penghetian penyaluran DAK tunjangan profesi guru yang tentunya berdampak signifikan terhadap struktur APBD Batanghari.

Saat ini, sambungnya, Pemkab serta jajaran, sedang mencoba mencari solusi pemecahan permasalahan tersebut.”Insya Allah akan saya jelaskan dalam penyampaian nota pengantar anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2016 ini.

Berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan kementrian keuangan tersebut, kami tegaskan bahwa, gaji dan tunjangan sertifikasi guru tetap dibayarkan. Mengingat gaji dan tunjangan merupakan berbelanja wajib dan mengikat sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, “jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, terkait Ranperda tentang pembentukan dan susuanan perangkat daerah, pemkab mengapresiasi kerja keras DPRD Batanghari bersama tim pemerintah daerah sehingga Ranperda tersebut dapat disepakati bersama.

“Insya Allah tidak lama lagi akan menjadi Perda. Harapan kita susunan perangkat daerah yang disepakati dapat berjalan dengan efektif dan Efisien dalam rangka melaksanakan tugas pemda yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat,”tandasnya.