Anggota DPRD Kab. Batanghari
DPRD Batanghari Laksanakan Fungsi Pengawasan
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Senin, 03 Maret 2017 - 11:00:17 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, HM Mahdan, S.Kom saat mengahdiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Marosebo Ulu, 22 Februari 2017

MUARA BULIAN – Dalam rangka mengimplementasikan fungsi pengawasan, anggota DPRD Kabupaten Batanghari ikutserta menghadiri kegiatan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di delapan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Musrenbang tingkat Kecamatan yang digelar 2017 ini melibatkan seluruh stackholder seperti, pemerintah daerah, pimpinan DPRD, anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan dan perwakilan elemen masyarakat.

Ketua DPRD Batanghari,H Mahdan, S.Kom, mengatakan, musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan secara bergelombang. Diawali Kecamatan Pemayung tanggal 20 Februari 2017, Batin XXIV (21 Februari), Marosebo Ulu (22 Februari), Muara Bulian (23 Februari), Marosebo Ilir (27 Februari), Mersam (28 Februari), Muara Tembesi (1 Maret) dan ditutup di Kecamatan Bajubang 2 Maret 2017.

“Pelaksanaan Musrengbang pada tingkat Kecamatan dilakukan secara berjenjang untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat di wilayah  Kecamatan kepada Pemkab Batang Hari,” ungkap Mahdan.

Pelaksanaan musrengbang ini, kata politisi PAN ini,  mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

“Musrenbang dilakukan secara berjenjang,Mulai daritingkat dusun,tingkat desa,tingkat Kecamatan, hingga ketingkat Kabupaten. Dari hasil tersebut pemerintah akan melaksanakan realisasi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat secara skala prioritas. Untuk itu DPRD selaku wakil rakyatmengawal atas perencanaan pembangunan ini sesuai aspirasi masyarakat.”sebut Mahdan.

Lebihlanjut Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, Pemerintah Desa harus memiliki kecakapan atas usulan pembangunan Desa dengan melihat aspek perbedaan alokasi penganggarannya, baik bersumber dari APBD, ADD dan DD.

“Kita selalu mengingatkan Desa jangan mencampuradukkan usulan.Kalau Usulan pembangunan sudah masuk dalam usulan pos anggaran ADD maka dalam APBD tidak diusulkan kembali, begitu juga sebaliknya,” Ujarnya.

Sementara itu, (Plt) Kepala Bappeda Batanghari, Ir Mulawarmansyah  menjelaskan, Musrenbang kecamatan secara berjenjang yang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan hingga sampai dengan Musrenbang Kabupaten Batang Hari, dalam rangka upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dan Nasional sesuai dengan arah kebijakan serta agenda utama pembangunan berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 yaitu “Bangun Ekonomi Rakyat Lanjutkan Pembangunan dengan Imam dan Pemerataan” yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2018.

Musrenbang Kecamatan ini, kata Mulawarmansyah, untuk membahas dan menyepakati hasil musrenbang desa berdasarkan daftar usulan RKPDes yang akan menjadi prioritas Kecamatan kemudian dilakukan klarifikasi atas program dan kegiatan pembangunan Kecamatansesuai dengan fungsi – fungsi OPD Kabupaten Batang Haridan di bawa pada Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

“Kami berharapproses dan mekanisme serta pembahasan usulan program kegiatan di Kecamatan initetap berpedoman pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang paling mendesak serta bukan program kegiatan yang menjadi kewenangan Desa yang bisa dilaksanakan Melalui Anggaran Desa (DD) dan Alokasi Anggaran Desa (ADD),”jelas Mulawarman.

Dilanjutkannya, usulan program kegiatan yang menjadi prioritas hasil musrenbang kecamatan sudah dipahami dan dikaji dari aspekteknis maupun administrasi agar usulan tersebut memenuhi syarat verifikasi dari OPD Kabupaten Batang hari dan menjadi Rencana Kerja OPD dan Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 berdasarkan fokusprioritas pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu Ekonomi Kerakyatan,Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur pelayanan umum.

Dari pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang usaidilaksanakan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan rapat forum organisasi perangkat daerah (OPD) 2017, 9 Maret lalu.

Bupati Batanghari Sahirsyah diwakili (Plt) Sekda Batanghari, H. Bakhtiar berharap kepada seluruh camat dan delegasi desa yang telah membahas dan menyepakati usulan program/kegiatan prioritas pada musrenbang kecamatan kemarin yang akan dilakukan sinkronisasi dengan tugas dan fungsi masing-masing OrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Batang Hari dan menjadi rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018.

“Pelaksanaan Forum OPD diharapkan mengacu kepada kaidah perencanaan strategis dengan mengedepankan pendekatan partisipatif agar tidak dinilai sebagai suatu ritual tahunan yang kurang bermanfaat. Perlu saya sampaikan Kepada Seluruh Kepala OPD Kabupaten Batang Hari untuk memperhatikan kegiatan prioritas hasil musrenbang Kecamatan yang diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Renja OPD dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat serta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batang Hari sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021,”jelas Sekda. (*)