Anggota DPRD Kab. Batanghari
Warga Desa Kilangan Kesulitan Air Bersih
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita Umum | Sabtu, 29 Maret 2014 - 13:31:07 WIB
Salah seorang warga Kilangan mengambil air di tepi jalan lintas Tempino-Muara Bulian

Batanghari, Warga RT 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari saat ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk mencuci dan mandi.

Ibu Atun yang memeiliki dua orang anak yang berkerja sebagai ibu rumah tangga tingggal di Rt 6 Desa Kilangan bersama ibu-ibu lainnya yang ada di desa tersebut, ketahuan mengambil air di tepi jalan lintas Tempino-Muara Bulian.

Ketika disambangi di kediamannya, Ibu Atun dan temannya mengatakan, sudah tiga bulan mereka kesulitan mendapatkan air bersih, hingga harus memanfaatkan air comberan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, warga juga memiliki sumur tapi air sumurnya kering. “Kami berharap pemerintah dapat membantu kami untuk memenuhi ketersediaan air bersih,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Roy Andre, Pemerhati Air (Aktivis Air) yang ditemui di gedung DPRD Batang Hari kepada Jaya Pos mengatakan, Hari Air Sedunia (World Water Day) yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, merupakan kegiatan tahunan. Agenda kegiatan ini terfokuskan pada upaya menarik perhatian masyarakat dunia tentang pentingnya air bersih dan juga melakukan edukasi dalam hal mengelola sumber-sumber air yang harus dilakukan secara berkerlanjutan. Pada World Water Day di tahun 2014 ini, UN-Water mengangkat tema Water and Energy (Air Dan Energi).

Air dan energi yang dimaksud oleh UN-Water berhubungan tentang fungsi air dalam mengahasilkan energi, seperti pembangkit listrik tenaga air dan juga energi terbarukan biofeul (bahan bakar hayati). Secara sederhana air akan digunakan untuk menyirami tumbuhan hayati sebagai bahan untuk membuat energi biofeul dan hal ini juga nantinya berdampak pada pencemaran air. Karena air akan mengandung pupuk ataupun bahan kimia lain sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan tumbuhan hayati.

Seperti pada laporan Pembangunan Air Dunia (2012) akan adanya peningkatan penggunaan energi biofeul yang secara langsung juga meningkatkan permintaan pendayagunaan air.

Wacana besar terhadap pengelolaan air di dunia ternyata tidak populer bagi stakeholder di Indonesia. Ini dikarenakan World Water Day tidak begitu dikenal dan mungkin saja masih banyak masyarakat awam yang baru pertama kali mendengar kegiatan tentang air.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan air bersih masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan. Kita hanya terjebak pada upaya-upaya pengelolaan dan penyediaan air bersih. “Sehingga melupakan wacana masyarakat internasional terhadap pengelolaan air dan energy,” ungkap Roy.

Lebih Lanjut Roy mangatakan, antara air, privatisasi dan energy, Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV Pasal 33 Ayat (3) tertulis bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini menjadi penegasan bahwa pengelolahan air berada dalam kekuasaan negara dan bukan pada swasta. “Namun, kita harus menelan pil pahit saat Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disahkan. saat pemerintahan Presiden Megawati pada saat itu,” sebutnya.

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 menjadi payung hukum pada pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Dalam undang-undang ini, negara beserta pemerintah daerah memiliki kewenangan menjadi pemberi izin dan bukan menjadi penyedia layanan akan adanya air bersih untuk masyarakat.

Dalam aplikasinya undang-undang tersebut telah sukses menciptakan privatisasi pada sektor penyediaan air minum dan terjadinya pendelegasian kekuasaan negara akan sumber-sumber air kepada swasta. Air adalah produk sosial yang kini telah beralih fungsi menjadi produk komersial pasca disahkannya UU No.7 tahun 2004.

Yang sangat berbahaya dan kapan saja bisa menjadi pemicu konflik adalah privatisasi pengelolaan air hanya terjadi di kota-kota besar dan kawasan tempat tinggal elit. Padahal sebenarnya masyarakat yang memerlukan air bersih merupakan kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah seperti kaum miskin kota dan juga daerah-daerah terpencil yang sama sekali belum memiliki akses akan air bersih.

Pemerintah sangat diragukan dapat optimal untuk menjalankan kebijakan publik pada sektor pengelolaan air untuk energi terbarukan. Karena dalam pengelolaan air untuk sektor penyediaan air minum saja pemerintah harus merelakan kewenangannya dideligasikan kepada pihak swasta. Seharusnya sumber daya air seutuhnya berada dibawah kendali negara. “Undang-Undang Sumber Daya Air telah mendiskreditkan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada seluruh rakyatnya,” ucapnya.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPRD periode 2009-2014 yang akan berakhir masa tugasnya di tahun 2014 ini jelas tidak akan memiliki waktu lagi untuk dapat mengeluarkan undang-undang baru mengenai pengelolaan sumber daya air yang baru.roy/feri (Sumber  http://harianjayapos.com)