Anggota DPRD Kab. Batanghari
Pelaksana Tugas Bupati Batang Hari Serahkan LKPJ 2013
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Jumat, 02 Mei 2014 - 11:33:09 WIB

Muara Bulian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun 2013 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari, Jum’at (02/05/2014) di ruang sidang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari.

Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Supriadi, ST dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batang Hari, Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Seluruh Organisasi Wanita.

Pada Nota Penjelasan LKPJ Tahun 2013, Plt. Bupati menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2013 yang telah kita setujui bersama dalam Perda Penetapan APBD dan Perubahan APBD. Penyampaian LKPJ ini sudah kami awali dengan penyampaian surat bernomor 050/0569/Bappeda tertanggal 07 Maret 2014 perihal LKPJ Tahun Anggaran 2013, serta permohonan kepada DPRD Batang Hari untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud.

Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, LPPD dan ILPPD, dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian Pertama adalah Buku LKPJ, yang memuat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melaluiDesentralisasi, ditambah penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2013 meliputi 5 Tujuan dan 21 Sasaran Pembangunan serta 47 Indikator Sasaran. Pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2013, ditambah indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang kita berikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, yang nomenklaturnya sesuai dengan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD). Tabel ini merupakan kompilasi atau data olahan dari APBD 2013, yang dikelompokkan berdasarkan substansi kegiatan, dan merupakan alat  bantu untuk mengidentifikasi kegiatan di APBD berdasarkan SKPD pelaksana, berapa jumlah anggaran dan realisasinya, keterangan tentang metode pengadaan barang dan jasa (bagi kegiatan yang ada komponen tersebut), serta deskripsi ringkas kegiatan. Dokumen itulah yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi DPRD bersama jajaran Pemerintah Kabupaten, sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dalam sambutannya Ketua DPRD menyatakan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 23 April 2014, LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2013 akan dibahas di tingkat Komisi DPRD sesuai dengan bidang tugas, pokok dan fungsinya. Pembahasan akan dilaksanakan selama 12 hari kerja, dimulai pada hari Senin, 05 Mei 2014 s.d Jum’at, 16 Mei 2014, kemudian pada hari Senin, 19 Mei 2014 Komisi - Komisi DPRD akan menyampaikan laporan hasil kerja pembahasan LKPJ TA 2013 dalam Rapat Gabungan Komisi. " saya berharap dalam pembahasan nanti, Anggota DPRD harus teliti dan jeli terhadap kegiatan baik fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan di tahun 2013, ini merupakan laporan pertanggungjawaban yang harus dimaknai secara mendalam dan komprehensif, penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab tentunya dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, terutama menyangkut peningkatan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, terciptanya suasana investasi yang kondusif bagi dunia usaha, penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang prima dan murah bagi masyarakat. Kesemuanya itu perlu untuk kita cermati bersama, karena merupakan kebutuhan dasar yang essensial dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Batanghari ini."

Secara bersamaan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga menyampaikan Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang juga merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. LKD ini merupakan informasi  tentang kinerja  pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola keuangan daerah di Kabupaten Batang hari yang pada dasarnya dikelola  secara tertib, taat pada aturan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan memberi manfaat untuk masyarakat, sekaligus sebagai perwujudan dari kewajiban Bupati Batang Hari kepada DPRD atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Plt. Bupati menjelaskan gambaran umum Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : Penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013 ditargetkan memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp. 961.267.768.847,91 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 948.697.436.658,06 atau tercapai 98,69%. Pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 46.118.485.212,20 terealisasi sebesar Rp. 50.623.238.098,26 atau dapat direalisasikan sebesar 109,77 %, dana perimbangan dari transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 883.295.278.121,90 dapat direalisasikan sebesar Rp. 860.413.428.285,00 atau 97,40%, dan juga dana transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 31.854.005.513,80 Terealisasi sebesar Rp. 37.660.770.274,80 atau sebesar 118,23%.

Disampaikan juga untuk pengelolaan belanja daerah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2013 dilaksanakan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pembiayaan uang mengacu pada akurasi, efesiensi dan profitabilitas.

Pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 kita mengalokasikan dana Rp. 1.059.229.292.179,85 dan terealisasi sebesar Rp. 960.487.530.552,00 atau 90,7 %.

Untuk Pembiayaan : penerimaan Rp. 112.961.523.332,00 terealisasi 100% sementara pengeluaran pembiayaan  dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah daerah  Rp 15.000.000.000 juga terealisasi 100 % sedang  realisasi pembiayaan Netto tahun 2013 Rp. 97.961.523.331,98

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp. 86.171.429.438,04

Disamping itu, juga disampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dari enam Raperda yang disampaikan itu satu di antaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Batang Hari.

Satu Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tersebut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sedangkan lima Raperda lainnya dari eksekutif masing - masing Raperda tentang Ketenagalistrikan, Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raperda tentang Perizinan Bangunan, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara keseluruhan kegiatan berjalan penuh khidmat, aman, tertib dan lancar, selanjutnya acara diakhiri dengan penyerahan materi Dokumen LKPJ 2013 serta dokumen LKD dan Raperda kepada Ketua DPRD. *** (mz-admin)