Anggota DPRD Kab. Batanghari
Eksekutif jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Rabu, 21 Mei 2014 - 11:52:03 WIB

Muara Bulian -  Menanggapi Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 7 (tujuh) Ranperda yang sebelumnya telah diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk dibahas, disampaikan Plt. Bupati Batang Hari Sinwan, SH dihadapan para fraksi DPRD pada rapat paripurna ketiga yang berlangsung hari ini, Rabu (21/05/2014) di Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari, Jalan Jenderal Sudirman KM. V Muara Bulian.

Rapat Paripurna juga dihadiri Sekda Kabupaten Batang Hari serta diikuti unsur Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD Lingkungan Pemkab  Batang Hari dan Camat Se- Kabupaten Batang Hari serta undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum anggota atas nama fraksi-fraksi DPRD merupakan salah satu tahapan atau proses dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Hj. Yulinar, SE, SIP tersebut, Plt. Bupati menjelaskan beberapa pokok persoalan yang terungkap dalam pandangan umum fraksi.

Plt. Bupati Batang Hari dalam kesempatan tersebut mengatakan pada prinsipnya antara eksekutif dan legislatif telah terdapat pemahaman dan pemikiran yang sama terhadap Ranperda-Ranperda yang telah disampaikan. Proses pembahasan Ranperda ini adalah dalam rangka untuk menciptakan suatu produk hukum daerah yang mampu mewujudkan tatanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan kepentingan masyakarat dan menjunjung tinggi keadilan yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Hal ini berarti pihak legislatif sebagai mitra yang sejajar dengan eksekutif didalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan telah menempatkan diri pada proporsi sebagaimana yang telah dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi terhadap masing-masing pemandangan umum fraksi DPRD, Plt. Bupati menyambut baik berbagai masukan dan saran yang telah disampaikan. Seperti pandangan dari Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Keadilan, Amanat dan Demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PBR dan Fraksi Gerakan Persatuan Peduli Demokrasi yang dalam pandangan umumnya masing-masing fraksi telah memberikan saran yang bersifat konstruktif, obyektif dan rasional. yang pada prinsipnya menyetujui 7 (tujuh) Ranperda yang diusulkan untuk dibahas secara seksama dengan kajian yang sesuai dengan asas manfaat, dikaji lebih cermat, rasional, realistis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara berurutan jawaban eksekutif disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar, Fraksi Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Amanat Demokrat dan Fraksi Gerakan Persatuan Peduli Demokrasi.

Terhadap PU Fraksi Partai Golongan Karya, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 86.177.429.438. Dijelaskan bahwa sisa tersebut antara lain sisa lebih belanja PNS, sisa kontrak, sisa anggaran terhadap beberapa pekerjaan yang tidak selesai 100 % dan akumulasi dari SiLPA tahun 2012.

Terhadap PU Fraksi Bintang Reformasi, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu kemampuan sumber daya manusia dibidang kelistrikan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Batang Hari sesuai amanah UU Nomor 30 Tahun 2009, Pemkab Batang Hari secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah telah melakukan peningkatan kemampuan pada personil yang ada melalui berbagai program pelatihan dan diklat teknis. Untuk kedepan perlu direkrut SDM khusus bidang ketenagalistrikan melalui rekrutmen CPNS.

Terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu pendataan PBB-P2 Tahun Anggaran 2013, dari 16 desa yang direncanakan, dirtealisasikan sebanyak 15 desa dengan jumlah wajib pajak 6.830, sehingga sampai akhir tahun 2013 sudah terdata 16.396 Wajib Pajak.

Terhadap PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu mengenai indicator RPJMD dan indicator kinerja SKPD, secara lengkap capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari per indicator kinerja sudah disampaikan dalam Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, demikian pula capaian kiner per SKPD juga sudah dituangkan dalam LAKIP SKPD.

Terhadap PU Fraksi Keadilan Amanat Demokrat, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu tentang peningkatan dan penurunan pendapatan daerah, eksekutif menjelaskan pos pendapatan yang realisasinya melampaui target Antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan yang sah, DAU, DAK, pos bantuan dari provinsi. Sedangkan pos pendapatan yang realisasinya di bawah 100 persen Antara lain Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Terhadap PU Fraksi Gerakan Persatuan Peduli Demokrasi, salah satu jawaban yang disampaikan oleh eksekutif yaitu mengenai rendahnya realisasi belanja modal tanah yang dianggarkan pada tahun 2013 sebesar 7,51 persen, dijelaskan oleh Plt. Bupati bahwa anggaran ini direncanakan untuk pengadaan tanah pembangunan masjid agung. Dalam pelaksanaannya pengadaan ini tidak memungkinkan untuk direalisasikan atas pertimbangan waktu, karena sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan waktu selama 316-522 hari.

Diakhir penyampaian jawabannya, Plt. Bupati Batang Hari menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan beberapa Fraksi terhadap ranperda yang diusulkan eksekutif. Nantinya akan kita bahas secara mendalam dan intensif agar memberi manfaat yang besar bagi masyarakat kita, pungkasnya. (mz)