Anggota DPRD Kab. Batanghari
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarn 2015
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Jumat, 30 Mei 2014 - 14:11:23 WIB

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Mendagri telah menetapkan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yaitu Permendagri Nomor 37 tahun 2014.

 
Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tersebut memuat Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, yang meliputi:

a.   Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;

b.   Prinsip Penyusunan APBD;

c.   Kebijakan Penyusunan APBD;

d.  Teknis Penyusunan APBD; dan

e.   Hal-hal Khusus Lainnya.

 

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah diharuskan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah:

  1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen;
  2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
  3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
  4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen.

Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

  1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
  2. Bidang Ekonomi
  3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  4. Bidang Sarana dan Prasarana
  5. Bidang Politik
  6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
  7. Bidang Hukum dan Aparatur
  8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
  9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2015 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD provinsi Tahun 2015.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prinsip-prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada:

  1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
  2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
  4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
  5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
  6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin mendownload Permendagri tersebut, silahkan klik di sini. (mz)