Anggota DPRD Kab. Batanghari
KPE antara Kemudahan dan Kekhawatiran
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Senin, 30 Juni 2014 - 19:34:37 WIB

Muara Bulian, Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang sebagai bukti diri seorang PNS. KPE selain sebagi kartu identitas PNS, dirancang secara khusus dengan bentuk dan format berbeda yang dapat digunakan oleh PNS sebagai kartu belanja dan dompet elektronik. Selanjutnya Nomor Induk Pegawai ini akan menjadi identitas PNS yang kemudian di tuangkan dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik berfungsi multiguna sebagai pengganti kantu pegawai yang telah ada.

Di sisi lain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik.

KPE bagi PNS akan memiliki banyak manfaat kedepan. PNS dapat memberlakukan sebagai kartu ATM bersama, ATM BRI, kartu Askes, Bapertarum (Badan Tabungan Perumahan), Taspen dan produk BRI seperti tabungan Prima. KPE bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan, bukan saja masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi lainnya seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun. KPE juga dapat digunakan untuk mempermudah PNS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan ataupun layanan Taspen. Disamping itu KPE memberikan kepastian identitas data PNS, KPE dirancang tidak dapat digandakan, dengan demikian dapat menghindari terjadinya nomor induk pegawai yang ganda dan penyalahgunaan kartu pegawai yang selama ini sering terjadi. Untuk mewujudkan good governance pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kepada PNS terutama peningkatan pelayanan terhadap urusan kepegawaian.

KPE akan menjadi kartu identitas PNS yang multifungsi. Kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu presensi, sebab dalam KPE sudah tertera NIP baru yang memuat tanggal kelahiran, bulan dan tahun pengangkatan, serta jenis kelamin. KPE juga berfungsi untuk penarikan gaji melalui ATM. Hal ini sangat positif dalam menekan tindakan para PNS yang terkesan asal-asalan dalam mengajukan pinjaman ke bank. Sebab, dalam mengajukan kredit ke bank, seorang PNS tidak dapat lagi memanipulasi data/besaran gaji yang mereka terima.

KPE sudah diinstal sehingga multifungsi. Sehingga memudahkan PNS untuk mengambil gaji. Dengan adanya KPE, para PNS bisa menentukan kapan mengambil gaji, dan berapa banyak uang yang akan diambil. Biasanya PNS setiap tanggal 1 mengambil gaji harus menghadap bendahara gaji. Dengan adanya KPE pengambilan gaji lebih fleksibel. PNS bisa menentukan sendiri kapan mau mengambil gajinya dan berapa banyak yang dibutuhkan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tidak perlu susah-susah membawa atau menyimpan uangnya jika ingin belanja atau bepergian, bahkan untuk bertransaksi dalam pembayaran rekening telepon, air dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan Kartu PNS Elektronik (KPE) sudah bisa langsung bertransaksi di ATM.

Untuk memanfaatkan kemudahan fasilitas pelayanan kepada PNS ini, rencananya mulai besok 1 Juli 2014 Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari akan diuji cobakan menggunakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk mengambil gajinya. Pengambilan gaji menggunakan KPE akan dilakukan di ATM milik Bank Jambi Cabang Muara Bulian atau di ATM-ATM yang bertuliskan ATM Bersama.

Dengan adanya pengambilan gaji dengan menggunakan KPE ini juga diharapkan bisa meminimalisir kejahatan. Karena bendahara gaji tidak perlu lagi mengambil uang banyak untuk gajian PNS.

Hanya saja dikhawatirkan, penggunaan KPE ini belum maksimal berjalan, selain kurang familiar, banyak juga yang kurang memahami sehingga petugas bank harus membantu para PNS ini mengambil uangnya di ATM.