Anggota DPRD Kab. Batanghari
Eksekutif sampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2015
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Jumat, 07 November 2014 - 16:23:44 WIB

Muara Bulian - DPRD Kabupaten Batang Hari, Jum’at (07/11) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Muhammad Mahdan, S.Kom dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Batang Hari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Forkopimda, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Dalam Jawaban Eksekutif yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Drs. H. Ali Redo.tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota Dewan atas apresiasi, koreksi, dan tanggapan serta respon positif dari fraksi-fraksi DPRD Batang Hari atas program dan kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya disampaikan tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yakni :

Fraksi PAN, sehubungan dengan saran dan masukan fraksi PAN tentang survey dan kajian teknis sebelum pembangunan irigasi pertanian, penunjukan petugas khusus untuk penerangan lampu jalan dan kajian secara cermat sebelum pembangunan sarana dan prasarana pasar serta pembinaan, penertiban dan pembangunan lokasi parker kendaraan pada pasar PU Km. 5 Muara Tembesi dan pasar Sungai Rengas akan menjadi perhatian eksekutif untuk ditindak lanjuti oleh para Kepala SKPD terkait.

Fraksi Golongan Karya yang memberikan masukan tentang peningkatan anggaran pembangunan jalan dan jembatan sebagai penghubung antara daerah dan kota serta jalan-jalan produksi, akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang sebagian sudah dianggarkan pada RAPBD Tahun Anggaran 2015 sesuai kemampuan keuangan daerah. Untuk pembangunan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dijelaskan bahwa secara fungsional kegiatan tersebut menjadi kewenangan Kementrian Agama, namun Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan keagamaan termasuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemerintah Kabupaten Batang Hari sepakat dengan Fraksi PKB agar proporsi PAD dalam struktur pendapatan dapat ditingkatkan.

Fraksi PDI Perjuangan, sehubungan dengan masukan fraksi agar pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2015 didahului dengan DED, dijelaskan bahwa sebagian besar rencana pembangunan infrastruktur yang diajukan dalam RAPBD tahun anggaran 2015 telah disusun DEDnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya mengenai masukan Fraksi PDI Perjuangan agar pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari konsisten menerapkan amanah PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Fraksi Partai Demokrat, mengenai saran fraksi tentang penerapan laporan keuangan daerah berbasis akrual secara konsisten pada tahun 2015 akan menjadi perhatian perhatian Pemerintah Daerah.

Kemudian Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar tenaga medis yang mendapat beasiswa dari Pemkab Batang Hari dapat mengabdi secara optimal, dijelaskan hal ini sudah menjadi komitmen antara Pemkab Batang Hari dengan tenaga medis yang dibuktikan dengan surat pernyataan untuk mengabdi di Kabupaten Batang Hari minimal 10 tahun setelah menyelesaikan pendidikan.

Fraksi Gerindra, yang meminta agar beberapa bantuan kemasyarakatan dan bantuan sosial untuk pondok pesantren agar tepat sasaran, akan menjadi perhatian Pemkab dimasa yang akan datang. Sementara yang berkaitan dengan pengalokasian dan hibah penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015 dan dana hibah kepada KONI sudah dikaji secara matang sesuai kebutuhan yang riil.

Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera yang menanyakan tentang proporsi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung, dijelaskan bahwa banyaknya anggaran yang harus dialokasikan pada belanja tidak langsung pada pos Satuan Kerja Penegelola Keuangan Daerah seperti penyelenggaraan Porprov tahun 2015, penyelenggaraan Pemilukada, alokasi dana desa (ADD), dana sertifikasi guru dan rencana kenaikan gaji PNS yang dialokasikan pada setiap SKPD.

Menanggapi pandangan Fraksi Nasional Hati Nurani terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2015 dalam menyikapi melambatnya pertumbuhan ekonomi, dijelaskan bahwa dalam menyusun program dan kegiatan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Pemkab Batanghari telah mempertimbangkan kondiisi makro ekonomi tahun sebelumnya dan yang akan datang. Disamping itu Pemkab Batang Hari juga tetap berkomitmen terhadap pembangunan sector pertanian dan perkebunan yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat Batang Hari terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan jalan usaha tani diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa.

Selanjutnya tanggapan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari terhadap Jawaban Eksekutif akan dibahas secara lebih terperinci dan mendalam pada saat Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 melalui Rapat Dengar Pendapat antara Komisi-komisi DPRD dengan Mitra Kerja yang akan dilaksanakan mulai hari senin depan dan akan dibawa ke Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang Hari dan Tim Penyusunan Anggaran Daerah dengan melibatkan SKPD-SKPD terkait. (mz)