Anggota DPRD Kab. Batanghari
Pemda Harus Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Senin, 12 Januari 2015 - 09:32:45 WIB

Sistem keuangan berbasis akrual sudah merambah setiap SKPD di Kabupaten Batang Hari, termasuk diterapkan dalam penyusunan APBD 2015. Hal itu sebagai upaya Pemkab Btang Hari mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Penyampaiannya harus memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Sesuai aturan, pelaporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah yakni PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Sebagai informasi, akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Yang sering menjadi pertanyaan dari pemangku kepentingan di satuan kerja adalah, apa sebenarnya manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual? Menurut sistem akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut akan menjadi pedoman teknis untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus merevisi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari.