Anggota DPRD Kab. Batanghari
Komisi III DPRD Batang Hari Cek Penemuan Sumur Minyak.
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 03 Maret 2015 - 10:35:53 WIB
Gedung DPRD Batang Hari

MUARA BULIAN – Komisi III DPRD Batang Hari mengecek penemuan sumur minyak oleh warga di Desa Panerokan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini langsung turun ke lokasi mengecek kebenaran informasi tersebut,  Rabu (11/3) kemarin.
Anggota komisi III DPRD Batang Hari yang turun mengecek kelapangan adalah Jon Kennedy, S, Ag, Mpd, MH, Nasrul, Najamuddin dan Maknuddin. "Kebetulan penemuan sumur minyak tersebut oleh warga berada di wilayah dapilnya di kecamatan Bajubang, " kata Jon Kennedy, anggota legislator dari daerah pemilihan Batang Hari II (Pemayung- Bajubang) kemarin.
Penemuan sumur minyak yang tidak secara sengaja ini warga, ungkap Politisi PKS ini, akan direspon positif oleh DPRD Batang Hari khususnya komisi III, alasannya, karena salah satu mitra kerjanya adalah Dinas ESDM Kabupaten Batang Hari yang memang memang membidangi masalah bidang energi dan sumber daya alam. "Yang pasti penemuan sumur minyak baru adalah hal positif bagi Kabupaten Batang Hari. Apalagi sebelumnya Kabupaten Batang Hari dikenal sebagai daerah penghasil minyak, selanjutnya akan kita laporkan kepada institusi terkait atas penemuan ini untuk dicek," jelasnya.
Menurut Jon Kennedy, kita berharap, bahwa Kabupaten Batang Hari sebelumnya adalah daerah penghasil minyak di Provinsi Jambi, karena itu kedepannya, pengolahannya atas sumber energi tersebut dilaksanakan oleh daerah untuk pemanfaatan masyarakat setempat dan kita akan segera konsultasi ke instansi terkait di Provinsi Jambi dan Kementrian ESDM di Jakarta. "Kita akan pertanyakan apakah pengelolahan sumber energi bisa diolah pemerintah daerah atau tidak, itu yang akan kita konsultasika, ya kita tau dalam pasal  33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara," ungkap Jon Kennedy yang diamini Maknuddin, Nasrul dan Najamuddin.
Secara terpisah, mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah dijelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibidang energi dan sumber daya alam. Untuk subsektor minyak dan gas bumi di selenggarakan oleh pemerintah pusat. Hanya saja pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. (ris).