Anggota DPRD Kab. Batanghari
Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif Perlu dimaksimalkan
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Rabu, 18 Maret 2015 - 13:00:09 WIB

MUARA BULIAN – Fungsi pengawasan lembaga legislatif khususnya DPRD Batang Hari perlu dimaksimal, selain sebagai amanah undang-undang juga muaranya untuk lebih mengarahkan pencapaian pembangunan yang diinginkan masyarakat. Komisi III DPRD Batang Hari menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif tersebut salah satunya adalah melaksanakan studi banding ke sejumlah daerah terkait fungsi pengawasn itu ke Kabupaten Bungo. Alasannya pembangunan fisik di daerah itu berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

“Untuk meningkat upaya fungsi pengawasan, anggota dewan khususnya dari Komisi III DPRD Batang Hari harus mampu mengembangkan diri baik secara personal maupun institusi, karena itu sebagai institusi kita harus paham dan terus belajar untuk meningkatkan fungsi pengawasan itu, salah satunya adalah studi banding ke Bungo,” jelas Ahmad Dailami, Ketua Komisi III DPRD Batang Hari.

Menurutnya, seluruh pimpinan dan anggota komisi III DPRD Batang Hari ikut serta dalam studi banding ke Bungo itu adalah M. Jaafar (wakil ketua Komisi III DPRD Batang Hari), Mashuri, SE (sekretaris Komisi III DPRD Batang Hari), dan Jon Kennedy, S.Ag, M.Pd, MH, Baharudin, Najamuddin SE, Nasrul, Adi Susanto, Minarti masing-masing anggota, studi banding tersebut digelar 21-22 Januari 2015 lalu. “Kitapun memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPRD Bungo yang bersedia menerima kehadiran kita untuk saling bertukaran pikiran bagaimana cara memaksimalkan fungsi pengawasan lembaga legislatif secara keseluruhan,” jelas Dailami yang diamini anggota lainnya.

Polisiti PDI perjuangan ini mengatakan, bahwa dalam pasal 365 UU No. 17 Tahun 2014, DPRD Kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. “Ketiga fungsi  dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu, kata anggota DPRD Batang Hari tiga periode ini, DPRD kabupaten/kota juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 366  UU No. 17 Tahun 2014. Adapun tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.

Selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur. “Bila kita melihat pada 365 dan 366 UU No. 17 Tahun 2014 sudah sangat jelas apa fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota, tinggal lagi bagaimana implementasi dilapangan,” ungkapnya.

Yang paling penting dalam proses pengawasan, lanjut Dailami, bahwa bagaimana DPRD Kabupaten Batang hari khususnya Komisi III DPRD Batang Hari melaksanakan fungsi pengawasan terutama pelaksanaan APBD yang sudah disetujui dan pelaksanaan peraturan daerah.

Adapun mitra kerja Komisi III DPRD Batang Hari adalah Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perkotaan, Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosnakertrans, Bagian Kesra, serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). (ris).