Anggota DPRD Kab. Batanghari
Koreksi Pemerintah, DPRD Batang Hari sampaikan 160 item Rekomendasi
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Rabu, 06 Mei 2015 - 09:41:33 WIB

MUARA BULIAN – Menyikapi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari tahun anggaran 2014, DPRD Kabupaten Batang Hari memberikan banyak catatan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Sebanyak 160 item rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk proses perbaikan kedepan. Hal ini terungkap pada saat DPRD Kabupaten Batang Hari menyampaikan rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan DPRD Batang Hari Nomor. 08 Tahun 2015 pada rapat Paripurna DPRD Batang Hari, Selasa (5/5).

Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Batang Hari atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2014 disampaikan secara bergantian oleh tim perumus, diantaranya Candra Budiman, Azizah dan M. Alpandi. “Sesuai pasal 366 huruf i UU No. 17 Tahun 2014, salahsatu tugas dan kewenangan DPRD adalah meminta LKPJ bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” Ungkap Candra Budiman.

Pembacaan keputusan dewan yang berisikan rekomendasi berlangsung sekitar satu jam lebih itu berisikan 160 item rekomendasi yang merupakan rumusan yang terangkum dari tiga komisi yang ada di DPRD Batang Hari terdiri 76 item rekomendasi dari Komisi I, 57 item rekomendasi Komisi II dan 35 item rekomendasi dari Komisi III. Untuk merumuskan rekomendasi itu, DPRD Batang Hari sendiri membentuk Tim Perumus yang diback up oleh Tim Ahli DPRD Kabupaten Batang Hari. Tim Perumus Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang Hari beranggotakan sembilan orang, yakni Quzwaini M, Candra Budiman, Yuniarti Hendaningsih, A. Butsyantoni, Azizah, M. Alpandi, Nasrul, Maknuddin dan Adi Susanto.

Selanjutnya, bahwa keluarnya keputusan yang berisikan rekomendasi lembaga legislatif tersebut sudah sejalan dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah  Nomor. 3 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa hasil pembahasan LKPJ kepala daerah oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahaan daerah kedepan. “Lahirnya rekomendasi ini, setelah melalui proses pembahasan mulai dari pembahasan ditingkat komisi dengan mitra kerja, kunjungan kerja hingga pembentuk tim perumus rekomendasi yang akhirnya disampaikan rekomenasi tersebut pada rapat paripurna 5 mei kemarin,” tegas Quzwaini, salah satu tim perumus.

Namun demikian, kata Quzwaini, politisi Partai Demokrat ini, mengakui, bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari yang berisikan rekomendasi itu berupa   catatan-catatan  strategis   yang   berisikan  saran,  masukan     dan/atau   koreksi  terhadap   penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan semata-mata untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. “Rekomendasi itu sifanya hanya masukan dan koreksi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” jelasnya.

Terkait tindaklanjut Rekomendasi tersebut, bersama Pimpinan DPRD dan Tim Perumus telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 6 Mei 2015. Hasilnya, bahwa tindaklanjut rekomenasi   DPRD itu tidak ada sanksi tegas bila Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak melaksanakan, karena sifanya hanya masukan dan koreksi sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. (Muhammad Aris).