Anggota DPRD Kab. Batanghari
Komisi III Panggil Bappeda Batang Hari Terkai Program Pengentasan Kemiskinan.
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Selasa, 13 Oktober 2015 - 10:58:08 WIB
Ketua Komisi III

MUARABULIAN – Komisi III DPRD Kabupaten Batang Hari kembal memanggil Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari  beserta jajarannya untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari. Program pengentasan kemiskinan ini diharapkan menjadi salahsatu program prioritas yang masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari tahun 2017.

Pada pertemuan RDP yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Batang Hari, 8 Oktober 2015, dihadiri langsung Hayatullah Islami (Kepala Bappeda Batang Hari), M. Arif budiman (Sekretaris Bappeda), Ridwan Noer (Kabid Ekososbud Bappeda), Tesar Arlin (Kabid Ekososbud), Eko. Wiyono (Kabid PEP), A. Kurnadi (Kabid Litbang) dan Hendra, Amd (Kasubag Sosbud). Sementara Komisi III DPRD kabupaten Batang Hari juga hadir  Ahmad Dailami (Ketua Komisi), M. Jaafar (Wakil Ketua Komisi), Mashuri, SE (Sekretaris Komisi), Minarti (anggota), Najamuddin, SE (anggota) dan sejumlah anggota komisi lainnya.

Titik berat permasalah yang dibahas antara Komisi III DPRD batang Hari dengan Bappeda Batang Hari adalah sebuah program yang saling terintergrasi dalam rangka pengentasan kemsikinan di bumi serentak bak regam.

Menurut Ahmad Dailami, pada dasarnya Komisi III DPRD Batang Hari sengaja menggelar pertemuan dengan pihak Bappeda Batang Hari pada titik fokus persoalan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari, Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan diharapkan program ini bisa terakomodir di RPJMD tahun 2017. Salah satu contoh, Kecamatan Marosebo Ulu masuk kategori yang memiliki jumlah masyarakat di garis kemiskinan berdasarkan data pemetaan dari Pemerintah Pusat. “Persoalan kemiskinan ini, sangat berkaitan erat dengan program pendidikan, kesehatan dan dukungan infrastruktur, makanya Bappeda yang menjadi motor perencana dan penysunan program, kita panggil untuk RDP,” ungkap Dailami.

Hal senada juga disampaikan Mashuri selaku Sekretaris Komisi III DPRD Batang Hari, menambahkan Menambahkan dari keterangan pak Ketua (Dailami), bahwa pertemuan hari ini (8/10) sebagai tindaklanjut kegiatan magang yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi III  DPRD Batang Hari dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka penyusunan Tehnis Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 28 - 29 September 2015 di TNP2K Jakarta. “Kita banyak mendapat masukan dari TKPK terkait penanganan pengentasan kemiskinan, kita berharap, ada program prioritas yang diajukan pada RPJMD 2017 mendatang, kita juga berniat mengajukan ranperda inisiatif untuk mendukung program tersebut,” ungkap politisi Partai Hanura ini.

Senada juga disampaikan Najamuddin, anggota komisi III DPRD Kabupaten Batang Hari, menilai khusus di Marosebo Ilir, pihak pemerintah juga diharapkan memberikan perhatian terutama pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. Kondisi jalan rusak, tidak memadainya fasilitas pendidikan atau tidak adanya fasilitas pendidikan di daerah itu juga bisa menjadi salahsatu faktor meningkatnya kemiskinan. “fasilitas pendidikan, infrastruktur dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, juga menjadi sejumlah faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” kata Najamuddin.

Menanggapi berbagai usulan dan masukan pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Batang Hari, Hayatullah Islami, Kepala Bappeda Batang Hari, memberikan apresiasi positif atas masukan Komisi III DPRD Batang Hari. “Kita sangat memberikan apresiasi atas berbagai usulan Komisi III DPRD Batang Hari terkait program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari,” kata Hayatullah.

Yang jelas, katan mantan Camat Pemayung ini, program terkait pengentasan kemiskinan akan menjadi pertimbangan pada RJPMD kabupaten batang Hari tahun 2017 dan hasil pertemuan dengan Komisi III DPRD Kabupaten Batang Hari ini akan menjadi masukan untuk bisa tindaklanjuti sesuai prosedur aturan yang berlaku. “Untuk bidang kesehatan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat, mudah-mudahan RSUD Hamba Muara Bulian tahun depan sudah ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah(BLUD),” jelas Hayatullah Islami. (muhammad aris).