Anggota DPRD Kab. Batanghari
Terkait PNS Tes Urin, Komisi III DPRD Batanghari Akan Berkoordinasi Dengan Pemkab
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Kamis, 15 Maret 2016 - 10:13:05 WIB

dprd.batangharikab.go.id - Hingga saat ini belum ada permintaan tes narkotika dari Pemkab Batangharu belum yang masuk ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batanghari .Hal ini dikatakan Kepala BNNK Batanghari, AKBP Nukmansyah 

Dijelaskan Nukmansyah, pihaknya mau melakukan tes narkotika kepada pegawai Negeri sipil (PNS), namun pihaknya tidak bisa melakukannya selama belum ada permintaan dari Pemkab selaku pemilik pegawai. “Kami mau saja melakukan tes narkoba, namun tidak mungkin kami melakukan tes jika tidak mendapat izin dari pemkab selaku pemilik pegawai,” katanya, Senin (14/3).

Tahun lalu, lanjutnya pihaknya pernah menyurati Pemkab terkait tes narkoba namun tidak mendapatkan tanggapan. “Mungkin mereka belum siap tahun lalu, tahun ini kami menunggu dari Pemkab untuk permintaan dilakukan tes narkoba,” ujarnya.

“Tahun ini, baru Lapas Anak Muara Bulian yang mengajukan permintaan untuk dilakukan tes narkoba terhadap karyawannya, selain itu dari pihak swasta juga ada, dan pekan depan akan dilakukan tesnya,” imbuh Nukmansyah.

Selama ada permintaan, baik untuk melakukan tes secara gratis maupun menyediakan tenaga ahlinya, Nukmansyah menyatakan jika pihaknya siap mengakomodirnya. “Selama ada permintaan, baik dari pemda maupun swasta, kami siap melakukan tes,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III dan Badan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD Batanghari, Sirojuddin juga mendesak Pemda untuk menggelar tes narkoba kepada PNS maupun tenaga honorer yang ada, pasalnya peredaran narkoba sudah sangat banyak dan Batanghari sudah dinyatakan darurat narkoba. “Saat ini kami sedang merancang Perda Penyalahgunaan Narkoba, dan didalamnya tercantum kewajiban PNS untuk dites narkoba minimal 6 bulan sekali,” katanya.

Saat ini, lanjutnya penggodokan perda masih dalam tahap konsultasi ke pusat untuk mematangkannya. “Sedang konsultasi ke pusat, terkait perda narkoba ini,” imbuhnya.

Jika pengguna narkoba, disinyalir banyak dari kalangan PNS, maka Sirojuddin menjelaskan jika pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemda terkait kondisi ini.

Dari data di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) terdapat 12 PNS diberhentikan pada 2012 lalu karena kasus narkoba, sementara tahun ini terdapat beberapa orang PNS yang menjalani rehabilitasi narkoba. (Admin)