Anggota DPRD Kab. Batanghari
Komitmen Tingkatkan Integritas dan Profesionalisme
Diposting Oleh Admin DPRD Kab. Batang Hari | Berita DPRD Hari Ini | Senin, 03 Maret 2014 - 21:47:28 WIB

Muara Bulian - Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan amanat dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sesuai peraturan tersebut, penyusunan SKP merupakan metode baru dalam melihat kinerja PNS, dimana seluruh pegawai wajib membuat dan mengisi SKP dalam rangka mengukur dan menilai kinerja yang dilaksanakan sehari-hari sesuai dengan tugas jabatannya. Selain itu, implementasi penyusunan SKP mulai efektif diberlakukan tanggal 1 Januari 2014 dan berlaku untuk seluruh pegawai sesuai tugas jabatannya.

Dalam rangka menyusun Sasaran Kinerja Pegawai, pada Senin (03/03), bertempat di ruang Badan Anggaran diadakan acara Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari, acara ini diikuti oleh Sekretaris DPRD, Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para pemangku Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari, dimana acara tersebut berlangsung selama 1 (satu) hari. Maksud diadakannya acara ini ialah mengenalkan atau mensosialisasikan petunjuk teknis pembuatan SKP berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 dan Perka. BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 sebagai pengganti Draf Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) . Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ilyas, SE.

Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ilyas, SE membuka acara ini dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Mulyanto, SE, MM atas kesediaannya menjadi narasumber. Beliau berharap dengan diadakannya acara ini dapat memberikan manfaat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari . Beliau juga mengharapkan agar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dapat lebih memahami dan mengerti tentang SKP serta pada akhirnya dapat membuat SKP tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terhitung mulai 1 Januari 2014, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) ini diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan nantinya SKP ini akan menggantikan DP3, kata Mulyanto, SE, MM memulai materi sosialisainya. Selanjutnya beliau menjelaskan secara teori pembinaan dan praktek pembuatan. Beliau menjelaskan dan memberi contoh serta mendiskusikannya secara langsung tentang bagaimana cara membuat SKP sesuai dengan jabatannya masing-masing dimulai dari Sekretaris DPRD, Kepla Bagian Kepala Sub Bagian,  serta Pegawai kesekretariatan.

Ditambahkan oleh Mulyanto, SE, MM bahwa tujuan penilaian kerja PNS ini untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier, yang dititikberatkan pada kinerjanya. (admin/mz)